Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PROYEK-proyek pembangunan dan restorasi yang dilaksanakan Badan Restotasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sejak 2017 diminta untuk dievaluasi, menyusul banyaknya kegagalan program di lapangan.
Hal ini disampaikan, Andi Lukhito perwakilan Tim Restotasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGMD) Kalimantan Selatan, di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion Rencana Program Inovatif Kegiatan Restorasi Gambut di KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura Kalsel, 13-14 Oktober 2022.
"Sudah enam tahun keberadaan BRGM memang banyak pembangunan yang telah dilakukan. Namun kita tidak boleh hanya mengejar kuantitas melainkan kualitas. Karena itu perlu dilakukan evaluasi menyusul banyaknya kegagalan program di lapangan," tegasnya.
Andi mencontoh sejumlah program pembangunan skat kanal dan sumur bor di Kalsel yang sudah tidak lagi berfungsi. Ataupun program revitalisasi ekonomi masyarakat sekitar gambut yang tidak berjalan sesuai harapan. Demikian juga program revegetasi melalui pembagian bibit dan
penanaman dinilai gagal.
Menanggapi hal ini, Ketua Pokja Teknik Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, Agus Yasin, mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan evaluasi terkait program pembangunan yang dilakukan di sejumlah daerah. "Evaluasi sudah berjalan di sejumlah provinsi dan nantinya akan masuk ke Kalsel. BRGM melakukan akan evaluasi secara terbuka," ungkapnya.
Baca Juga: Pertanian Lahan Gambut Berpotensi Besar untuk Dikembangkan
Secara keseluruhan tercatat sejak 2016 di Kalsel sudah dibangun sedikitnya 579 sumur bor dan 246 skat kanal serta 20 program revitalisasi ekonomi masyarakat berupa kegiatan usaha masyarakat desa.
Berdasarkan data KHG, luas lahan gambut dan rawa di wilayah ini seluas 382.271 hektare. Luas lahan gambut mencapai 235.561 hektare dimana 80 persen berada di areal konsesi perkebunan. Sementara target restorasi gambut yang dilaksanakan BRGM di Kalsel seluas 22 ribu hektare.
Pada bagian lain, kawasan lahan gambut di sekitar bandara internasional Syamsudin Noor Banjarbaru, Kalsel yang ditetapkan sebagai KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura menjadi prioritas kebijakan restorasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
KHG Maluka-Martapura meliputi wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dengan luasan KHG diperkirakan mencapai 90 ribu hektare. Kepala BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah, mengatakan salah satu areal yang rawan karhutla di Kalsel
adalah kawasan gambut sekitar bandara Syamsudin Noor Banjarbaru. (OL-13)
Baca Juga: Walhi Minta Pemerintah Evaluasi Program Rehabilitasi Mangrove
Penanaman Mangrove di Pantai Glagah Wangi Istambul Demak
Monitoring Tanaman Mangrove di Area Kilang Pertamina Internasional Project Cilacap
Ia memanfaatkan momen Hari Mangrove Sedunia dengan meluncurkan inisiatif Next Generation New Icon Gadis Antariksa.
Marriott Business Council Indonesia menginisiasi proyek lingkungan bertajuk “10.000 Mangrove untuk Indonesia” dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rabu (5/6).
Mangrove ditanam di 10 titik dengan wilayah pinggir pantai guna meminimalisasi dampak gelombang tinggi
Dalam mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan ini Pelindo 1 melakukan rangkaian program CSR (Corporate Social Rensposibility) dengan tema "Cintai Mangrove Sejak Dini".
Menyiapkan langkah selanjutnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, juga lakukan kunjungan ke lokasi kebakaran yang tengah dipadamkan oleh GALAAG, yaitu di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat
Lima inisiatif yang dinegosiasikan Indonesia mencakup konsumsi dan produksi berkelanjutan, pengelolaan gambut dan hutan bakau secara berkelanjutan
Sebagaimana diketahui Inggris akan menjadi tuan rumah bagi COP26 berkolaborasi dengan Italia di Glasgow, Inggris, pada 9-19 November 2020.
Dengan luas lahan gambut hingga jutaan hektare, pemerintah wajib menerapkan manajemen terbaik untuk kelestarian lingkungan. Untuk mendukung semua solusi permasalahan gambut, upaya pemerintah juga perlu didukung riset.
Pusat riset gambut ditujukan untuk merancang berbagai kegiatan konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan
Pemerintah membuka jalan agar lahan gambut bisa digarap masyarakat melalui perhutanan sosial dengan prinsip menjaga fungsi ekosistem tetap dalam kondisi baik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved