Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu meminta Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan pengujian pada air sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah PT Biota Laut Ganggang.
Hal itu ia sampaikan dalam kesimpulan rapat usai melakukan tinjauan lapangan dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi IV DPR ke PT Biota Laut Ganggang di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan kunker reses tersebut, Komisi IV menghadirkan dua perwakilan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT Biota Laut Ganggang. Keduanya menyampaikan bahwa efek dari buangan limbah tersebut membuat udang-udang pada tambak mereka mati.
"Dari pihak KLHK tetap melakukan pengawasan, sampai nanti keluar hasil uji lab, baru ditentukan rekomendasi. Tapi dari pihak BLG jika tidak mengindahkan hasil pertemuan ini, maka saya selaku pimpinan akan membawa ini ke panja limbah," sebut Rusdi dalam kunjungan kerja itu.
Pernyataan Rusdi mendapat dukungan dari anggota Komisi IV yang turut hadir dalam kunjungan tersebut. Anggota dari fraksi Golkar, Muhammad Salim Fakhry, meminta agar limbah buangan dari PT Biota Laut Ganggang tidak merugikan masyarakat.
Baca juga : BMKG : Waspadai Hujan disertai Petir dan Angin Kencang hingga 15 Oktober
"Apapun hasilnya nanti, masyarakat tidak boleh dirugikan perusahaan juga tidak boleh dirugikan. Kita sebagai anggota dewan harus menemukan titik temunya," ujar Anggota dari Dapil Aceh itu.
Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Alien Mus mendorong aksi nyata yang segera agar permasalahan limbah yang merugikan masyarakat itu cepat selesai.
"Kalau memang mencari solusi, semua masalah ada solusinya. Tapi bagaimana aksinya? Sekarang kah, nantikah atau tidak sama sekali? " demikian Alien Mus. M
elihat apa yang terjadi di PT Biota Laut Ganggang, Anggota Komisi IV lainnya, Andi Akmal Pasluddin mengingatkan para industriawan maupun para investor bahwa masalah limbah merupakan masalah yang urgen, karenanya perlu diperhatikan dengan baik.
“Karena ini menyangkut relasi dengan masyarakat dan juga keberlangsungan industri kita kedepannya,” kata Andi. Hadir dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Bupati Pinrang dan perwakilan masyarakat. (RO/OL-7)
Sangat penting bagi SPPG untuk melakukan pengelolaan limbah dan penegakan standar operasional prosedur
PENDEKATAN pengelolaan limbah berbasis Product Life Cycle (PLC) kini menjadi strategi kunci bagi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
Indonesia menjadi fokus Blue Generation untuk menghadirkan solusi inovatif yang mendorong partisipasi aktif dalam mengurangi limbah.
Sistem ini bekerja menggunakan panas ekstrem hingga 2.000°C berbasis teknologi plasma, sehingga limbah tidak menghasilkan dioksin dan furan yang berbahaya.
Di banyak kawasan perairan, benda-benda berbahan logam yang tenggelam justru malah menjadi rumah bagi ikan dan organisme laut lainnya.
MCCI memperkuat komitmen terhadap praktik industri yang berkelanjutan ramah lingkungan. Hal itu tercermin melalui penerapan sistem pengelolaan limbah terpadu.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved