Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu meminta Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan pengujian pada air sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah PT Biota Laut Ganggang.
Hal itu ia sampaikan dalam kesimpulan rapat usai melakukan tinjauan lapangan dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi IV DPR ke PT Biota Laut Ganggang di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan kunker reses tersebut, Komisi IV menghadirkan dua perwakilan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT Biota Laut Ganggang. Keduanya menyampaikan bahwa efek dari buangan limbah tersebut membuat udang-udang pada tambak mereka mati.
"Dari pihak KLHK tetap melakukan pengawasan, sampai nanti keluar hasil uji lab, baru ditentukan rekomendasi. Tapi dari pihak BLG jika tidak mengindahkan hasil pertemuan ini, maka saya selaku pimpinan akan membawa ini ke panja limbah," sebut Rusdi dalam kunjungan kerja itu.
Pernyataan Rusdi mendapat dukungan dari anggota Komisi IV yang turut hadir dalam kunjungan tersebut. Anggota dari fraksi Golkar, Muhammad Salim Fakhry, meminta agar limbah buangan dari PT Biota Laut Ganggang tidak merugikan masyarakat.
Baca juga : BMKG : Waspadai Hujan disertai Petir dan Angin Kencang hingga 15 Oktober
"Apapun hasilnya nanti, masyarakat tidak boleh dirugikan perusahaan juga tidak boleh dirugikan. Kita sebagai anggota dewan harus menemukan titik temunya," ujar Anggota dari Dapil Aceh itu.
Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Alien Mus mendorong aksi nyata yang segera agar permasalahan limbah yang merugikan masyarakat itu cepat selesai.
"Kalau memang mencari solusi, semua masalah ada solusinya. Tapi bagaimana aksinya? Sekarang kah, nantikah atau tidak sama sekali? " demikian Alien Mus. M
elihat apa yang terjadi di PT Biota Laut Ganggang, Anggota Komisi IV lainnya, Andi Akmal Pasluddin mengingatkan para industriawan maupun para investor bahwa masalah limbah merupakan masalah yang urgen, karenanya perlu diperhatikan dengan baik.
“Karena ini menyangkut relasi dengan masyarakat dan juga keberlangsungan industri kita kedepannya,” kata Andi. Hadir dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Bupati Pinrang dan perwakilan masyarakat. (RO/OL-7)
PENDEKATAN pengelolaan limbah berbasis Product Life Cycle (PLC) kini menjadi strategi kunci bagi perusahaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
Indonesia menjadi fokus Blue Generation untuk menghadirkan solusi inovatif yang mendorong partisipasi aktif dalam mengurangi limbah.
Sistem ini bekerja menggunakan panas ekstrem hingga 2.000°C berbasis teknologi plasma, sehingga limbah tidak menghasilkan dioksin dan furan yang berbahaya.
Di banyak kawasan perairan, benda-benda berbahan logam yang tenggelam justru malah menjadi rumah bagi ikan dan organisme laut lainnya.
MCCI memperkuat komitmen terhadap praktik industri yang berkelanjutan ramah lingkungan. Hal itu tercermin melalui penerapan sistem pengelolaan limbah terpadu.
Pemkab Tangerang menutup dan menyegel sebanyak 81 lokasi lapak limbah tanpa izin/ilegal yang ada di wilayah Sindang Jaya
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved