Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan radikal terorisme merupakan cermin dari krisis ritualitas karena lebih menonjolkan identitas formal serta simbol formal keagamaan, namun lemah di spiritual, akhlak, perilaku, dan budi pekerti.
"Mereka ini bersikap radikal karena tidak wasathon atau tidak moderat, tidak di tengah-tengah, sehingga tidak menjadi rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil kelompoknya," kata Nurwakhid seperti dilansir Antara di Jakarta, Kamis (22/9).
Dalam acara Ngaji Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI), di Pondok Pesantren Motivasi Indonesia, Burangkeng, Setu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9) malam, Nurwakhid mengatakan ulama, umaro, dan umat harus saling bersinergi dan mendekatkan dalam memperkuat persaudaraan (ukhuwah) dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai upaya untuk mengoptimalkan Islam wasathiyah.
Dia mengatakan ulama juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang moderat, baik dalam beragama maupun bernegara, guna mencegah penyebaran paham radikal terorisme dan ekstremisme di Indonesia.
Oleh karena itu, lanjut Nurwakhid, perlu rembuk atau duduk bersama melalui wadah Ngaji Kebangsaan dalam upaya menyebarkan moderasi beragama dalam upaya untuk mencegah paham radikal terorisme di masyarakat.
Baca juga: Patuhi Aturan Pendirian Rumah Ibadah untuk Hindari Konflik Horisontal
"Ngaji Kebangsaan ini adalah bagian daripada program pentaheliks yang merupakan kebijakan dari BNPT, yaitu melibatkan pemerintah, masyarakat, media, sivitas akademika, maupun pengusaha. Dalam konteks melibatkan ulama ini adalah ormas keagamaan yaitu masyarakat, karena ormas keagamaan terutama pesantren ini adalah potensial untuk menjadi vaksinasi ideologi, untuk menyebarluaskan moderasi beragama atau wasathiyah tadi," jelasnya.
Dia juga menjelaskan penyebaran paham radikal terorisme sendiri bukanlah hal baru di Indonesia, karena setiap orang berpotensi terpapar paham radikal terorisme yang pada akhirnya menjadi pelaku kejahatan terorisme. Potensi itu dapat dilihat dari tersebarnya narasi-narasi radikalisme yang mengitari masyarakat.
"Kalau ini tidak ditanggulangi segera, narasi tersebut dapat mengarah dan mengajak pada tindakan terorisme. Dapat berupa narasi mengenai intoleransi terkait sentimen keagamaan, narasi umat yang diperlakukan tidak adil, narasi keterancaman, dan sebagainya," ujar mantan Kapolres Gianyar dan Jembrana itu.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Nurwakhid menekankan kepada para tokoh agama yang merupakan para ketua ataupun pengurus MUI di tingkat kecamatan se-Kota dan Kabupaten Bekasi yang hadir dalam Ngaji Kebangsaan tersebut agar selalu menjaga dan memvaksin dirinya supaya imun terhadap segala macam paparan paham radikal terorisme. (Ant/OL-16)
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi keluarga korban perampokan dan pembunuhan di Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat.
POLRES Metro Bekasi membongkar sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan 187.570 butir obat keras ilegal golongan G di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan sampah,
Polda Metro Jaya turun tangan dalam menangani kasus perampokan yang terjadi di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/3).
Permintaan hunian kelas atas di kawasan Bekasi kian meningkat seiring ekspansi industri dan teknologi di wilayah penyangga Jakarta tersebut.
POLISI masih menyelidiki kasus dugaan perampokan disertai dengan pembunuhan pasangan suami istri (pasutri) pada sebuah rumah di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Bekasi
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved