Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Joko Widodo memberikan tanggapan terkait Kepulauan Tanimbar yang masuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) namun tidak masuk lumbung strategis pangan nasional. Presiden menyampaikan pengelompokan ke dalam wilayah perikanan dapat dilakukan apabila potensi produksi sudah mencukupi.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangannya di Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9).
"Penghitungan, pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP, jadi kelompok-kelompoknya ada, pelabuhannya ada di mana semuanya ada. Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan," kata Presiden.
Baca juga: Presiden akan Bagikan Bansos di Kepulauan Tanimbar Maluku
Kepala Negara menuturkan banyak potensi produksi di Kepulauan Tanimbar yang diserap untuk kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Presiden, hal tersebut justru lebih baik dilakukan karena manyangkut gizi anak-anak di daerah.
"Kita melihat potensi di sini juga telah banyak terserap oleh kebutuhan lokal, saya kira enggak ada masalah. Tidak harus itu ekspor, tidak, asal konsumsi masyarakat bisa lebih baik, karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah. Jangan semuanya di ekspor, tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu," tutur Presiden.(OL-5)
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
Diduga Langgar Mutu, Pemprov DKI Sebut Beras Subsidi Food Station Sudah Diuji
BMKG juga melaporkan kecepatan angin di area terdampak ganguan siklon maksimum 28 kilometer per jam dan tekanan udara minimum 1005 hPa.
BPBD melakukan pemantauan terhadap dampak gempa magnitudo 7,2 di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
Pria pegawai pajak bernama Joraes Haulussy alias Riko ditemukan tewas tergantung di pohon mangga belakang SMA Unggulan Saumlaki, Tanimbar, Maluku, pada Senin (24/7/2023).
Saat Pidato Kenegaraan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Rabu, (16/8), presiden memilih baju adat dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku versi yang sudah modifikasi.
"Ini kita fokuskan untuk mendapatkan informasi pascagempa yang terjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Tanimbar dan Maluku Barat Daya."
PLN unit layanan pelanggan (ULP) Saumlaki, Maluklu melakukan pemutusan jaringan listrik yang mengaliri kantor bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku sejak Sabtu (21/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved