KOMISI X DPR RI membuat Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi (PT) untuk membahas berbagai persoalan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk isu seleksi jalur mandiri masuk PTN.
Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah dibentuk Panja PTS. Akan tetapi dengan adanya kasus dugaan suap Rektor Universitas Lampung (Unila), DPR sepakat untuk memperluas menjadi Panja PT.
"Laporan pada kami bukan hanya di Lampung. Ini juga mengkhawatirkan, karena berarti yang bisa kuliah hanya yang mampu bayar mahal. Harus dipastikan rekrutmennya transparan," ujar Ledia saat dihubungi, Sabtu (27/8).
Baca juga: Review Aturan, Pemerintah Pastikan Seleksi Mandiri PTN Transparan
Dengan diperluasnya Panja, kata politisi PKS itu, ada sejumlah perubahan yang didorongkan pemerintah pada PTN. Salah satunya adalah memastikan seleksi mandiri berjalan transparan. Sebab Panja juga mendorong untuk memperbanyak kuota jalur mandiri di PTN.
"Asal muasalnya PTN didorong menjadi PTNBH yang harus membiayai semua sendiri. Ada bantuan dari pemerintah pusat nggak banyak. Bahkan rekrutmen dosen/pegawainya sudah bukan PNS tapi statusnya pegawai PTN tersebut," jelasnya.
"Konsekuensinya pembiayaan untuk gaji, perkuliahan, penelitian (ditarget juga jumlahnya), pengabdian masyarakat, pembangunan harus mandiri. PTNBH boleh punya perusahaan untuk membiayai itu semua. Jalan singkat yang diambil ya seleksi mandiri," imbuh Ledia.
Baca juga: Ombudsman: Perketat Pengawasan Seleksi Jalur Mandiri
Agar upaya mendorong lebih banyak PTN menjadi PTNBH terlaksana, pengawasan seleksi mandiri juga harus diperkuat. Kasus seperti di Unila, diharapkan tidak terulang lagi. DPR pun akan membahasnya bersama semua stakeholder terkait.
Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri menyebut pihaknya siap mengupas tuntas permasalahan di perguruan tinggi melalui Panja. Tidak hanya soal Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan seleksi mandiri, namun semua sisi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
Terkait seleksi mandiri, dirinya menegaskan untuk segera dievaluasi. Respons cepat dan terukur sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga pendidikan tinggi.(OL-11)
