PADA Selasa (23/8), Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menyatakan komitmen mereka untuk menjaga dan menguatkan komitmen terhadap kode etik dalam gerakan kemanusiaan.
Beranggotakan jaringan-jaringan terbesar di Indonesia, yakni MPBI, FOZ, Poroz, PFI, JMK, Sejajar, dan HFI, Aliansi memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada tanggal 19 Agustus dengan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen terhadap kode etik kemanusiaan.
Jaringan-jaringan anggota AP-KI menyepakati menerapkan Kode Etik Kemanusiaan bersama dengan kaidah-kaidah spesifik yang sudah ada di masing-masing jaringan anggota.
AP-KI menganggap komitmen ini sebagai pilar akuntabilitas tindakan kemanusiaan diantara organisasi masyarakat sipil karena mereka berkiprah dalam suatu ekosistem yang melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan profesional dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari para donor .
Namun di sisi lain, penyampaian bantuan secara bermartabat kepada komunitas yang memerlukannya.
Nelwan Harahap, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK, mendukung pernyataan komitmen AP-KI.
“Memang kedermawanan dan semangat kerelawanan senantiasa diperlukan. Ini bisa berlangsung dengan baik selama para pekerja kemanusiaan mendapat kepercayaan publik dam, dalam kaitan itu, diperlukan sikap, kompetensi, dan komitmen terhadap akuntabilitas,” kata Nelwan.
Baca juga: ASAR Humanity Distribusikan Makanan Siap Santap untuk Warga di Jalur Gaza
Perwakilan dari UNOCHA Indonesia, lembaga PBB urusan koordinasi kemanusiaan, Titi Moektijasih, menyatakan bahwa saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari 303 juta pemerlu bantuan kemanusiaan.
Pekerjan besar ini memerlukan kolaborasi serta komitmen agar membawa dampak yang efektif.
Dalam kesempatan ini Tetri Darwis dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mendorong para pegiat untuk mengedepankan kaidah kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya.
Hal yang sama diungkapkan Haris Oematan dari Jaringan Mitra Kemanusiaan (JMK), yang menerangkan bahwa pegiat kemanusiaan mengelola sumberdaya yang dipercayakan oleh para umat dermawan, sponsor dan donor, maka diperlukan komitmen diantara jajaran kemanusiaan untuk bertanggungjawab di semua tataran.
Hamid Abidin dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menegaskan,“Organisasi kemanusiaan harus secara serius memegang komitmen untuk senantiasa akuntabel dan amanah”
"Ini penting karena menyangkut upaya-upaya yang berkualitas membantu yang rentan, menguatkan yang berisiko dan memulihkan yang terdampak," tambahnya.
Sementara itu Abdul Rouf dari Poroz, mengatakan bahwa pelaksanaan komitmen secara seksama dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil bantuan kemanusiaaan.
Sedangkan M Ali Yusuf mewakili Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sekaligus sebagai konvener AP-KI, menjelaskan perlunya koordinasi dan kolaborasi diantara semua pemangku kepentingan yang didasarkan pada penguatan kebijakan yang mendasari, mengatur, dan memayungi aktivitas teknis para pegiat kemanusiaan di lapangan.
Lebih jauh, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman, menyatakan,“Di samping fakta bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia sangat besar dan beragam, mereka juga memerlukan nafas yang panjang”.
Siti Nikmah dari Sekretariat Jaringan antar Jaringan (Sejajar) menambahkan bahwa dalam situasi di mana pemerintah sebagai penanggung jawab utama, karena satu dan lain hal, tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan dan perlindungan dasar .
“Pemerintah wajib memberikan akses, memfasilitasi dan membantu pihak -pihak lain, seperti organisasi-organisasi masyarakat sipil, untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan,” jelasnya.
Melalui penandatanganan pernyataan komitmen oleh jaringan-jaringan anggotanya, AP-KI berharap bahwa komunitas kemanusiaan di Indonesia menjadi semakin dewasa, kompeten, dan bertanggung jawab demi penguatan gerakan kemanusiaan ke depan. (RO/OL-09)
