Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
BELUM maksimalnya perlindungan terhadap anak dari bahaya rokok membuat Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mendorong upaya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
“Perlu adanya penyempurnaan perlindungan terhadap generasi muda dan anak-anak dari bahaya merokok,” kata Dante dalam keterangan tertulis, Minggu (31/7).
Dante menilai PP tersebut tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Sebab, berbagai iklan, promosi, dan sponsor produk rokok kian marak di media.
“Ditambah lagi pengaturan mengenai bentuk-bentuk rokok lain seperti rokok elektrik belum diatur dalam PP 109/2012,” papar dia.
Dante mengungkapkan berbagai perubahan yang perlu diatur dalam PP tersebut. Mulai dari ukuran pesan bergambar pada kemasan rokok, penggunaan rokok elektrik, hingga peningkatan pengawasan penjualan rokok.
Baca juga: Formasi Tolak Rencana Revisi PP Tembakau
Selain itu, prevalensi perokok anak terus meningkat setiap tahunnya. Jumlahnya bertambah dari 7,20% pada 2013 menjadi 10,70% pada 2019.
“Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak akan meningkat hingga 16% di tahun 2030,” ujar Dante.
Dante menyebut peningkatan prevalensi perokok pemula akan terus melonjak bila tidak ada kebijakan komprehensif. Apalagi, saat ini ada 33 penyakit yang berujung kematian berkaitan dengan perilaku perokok.
“Tembakau membunuh 290 ribu orang setiap tahunnya di Indonesia dan merupakan penyebab kematian terbesar akibat penyakit tidak menular,” tutur dia.(OL-5)
Pemerintah didorong melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Strategi ini dinilai mampu melengkapi kebijakan pengendalian tembakau dengan menawarkan alternatif yang lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang belum siap berhenti dari kebiasaannya.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan regulasi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi nasional.
Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dinilai mengancam keberlangsungan industri dan kesejahteraan jutaan pekerja industri hasil tembakau.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved