Akademisi Perguruan Tinggi Dibutuhkan dalam Mendukung Infrastruktur

FAKULTAS Teknik Universitas Pancasila (FTUP) bekerja sama dengan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menggelar kegiatan Simposium V bertajuk Kolaborasi Keilmuan dan Kepakaran dalam Mendukung Infrastruktur.

Kegiatan yang digelar dua hari mulai dari webinar simposium pada 20 Juli dan diakhiri dengan Workshop pada 21 Juli 2022.

Kegiatan dihadiri 50 peserta undangan secara luring yang meliputi unsur Pengurus Pusat UNIID (Unpad), perwakilan PT PII, Universitas Indonesia (UI), rektor dan pejabat di lingkungan Universitas Pancasila, para pembicara, perwakilan Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kemenhub.

Sekitar 1.000 undangan juga menghadiri acara secara daring, yang terdiri dari anggota UNIID dan rektor perguruan tinggi, pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten, pimpinan perusahaan dan BUMN/BUMD yang bergerak dalam bidang infrastruktur, pejabat pembuat akta tanah, anggota DPRD, law firm dan accounting firm serta civitas akademika dari 35 perguruan tinggi yang tergabung dalam UNIID.

Dalam simposium pada hari pertama, sesi diskusi yang dimoderatori Jachrizal Sumabrata PhD menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Andre Permana PhD (Direktur Bisnis PT PII), Dr Ir Achmad Hermanto Dardak MSc IPU (Kaprodi S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan FTUP), Dr Prita Amalia SH MH, AllArb (Kepala Pusat Riset Inovasi Sumber Daya Kewilayahan Unpad) yang juga Sekjen UNIID, dan Hengki Purwoto SE MA (dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM).

Andre Permana Phd yang mewakili PT PII mengatakan pentingnya kerja sama perguruan tinggi untuk mendukung infrastruktur melalui UNIID.

"Salah satu kendala pengembangan infrastruktur ialah soal kesiapan proyek, karena menyangkut berbagai pihak yakni pemerintah, investor, perbankan, dan akademisi perguruan tinggi," jelas Andre.

"Akademisi perguruan tinggi dibutuhkan dalam mendukung infrastruktur. Melalui kolaborasi keilmuan dan kepakaran akademisi perguruan tinggi diharapkan bisa menjembatani para pihak sehingga bisa terjadi elaborasi," terang Andre.

Kaprodi S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan FTUP Dr Ir Achmad Hermanto Dardak MSc IPU menekankan tentang penguatan aspek teknis untuk pembangunan infrastruktur. 

Adapun mengenai penguatan aspek hukum dalam pembangunan infrastruktur disampaikan Dr Prita dari Unpad, serta penguatan aspek ekonomi dan keuangan disampaikan Hengki Purwoto dari UGM.

Baca juga: Raih Akreditasi Unggul, FK UPH Siap Cetak Dokter Muda Handal

Pada kesempatan itu, Kepala Program Studi S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan FTUP, Dr Ir Achmad Hermanto Dardak, MSc, IPU, juga mengenalkan program studi S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan.

"Untuk saat ini, program studi S2 ini baru ada di Fakultas Teknik UP. Program studi ini berformat magister sehingga memungkinkan mereka yang akan belajar bisa dari lintas profesi. Calon mahasiswa juga bisa dari kalangan fresh graduate dan mereka yang sudah berpengalaman bekerja," terang Dardak.

Program Studi S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan ini nantinya mempelajari mulai dari merencanakan, membangun, menjaga, mengevaluasi dan bagaimana cara membiayai suatu infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

"Selain teori, mahasiswa nantinya akan diberikan berbagai studi kasus-studi kasus yang ada di berbagai daerah terkait rekayasa infrastruktur dan lingkungan sehingga harapannya antara lain mereka bisa mendesain suatu pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan," tuturnya. (RO/OL-09)