INDONESIA membutuhkan dana sebesar Rp3.461,31 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi CO2, di mana 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di 2030.
Hal tersebut sesuai dengan komitmen Nationaly Determined Contribution (NDC) dalam Paris Agreement. Adapun dana sebesar Rp77,82 triliun dialokasikan untuk sektor kehutanan dan lahan.
Lalu, industrial process and product uses (IPPU) sebesar Rp40,77 triliun, perlimbahan Rp30,34 triliun, sektor pertanian Rp5,18 triliun, berikut dan sektor energi dan transportasi Rp3.307,2 triliun.
Baca juga: Menteri LHK: RI Berperan Aktif dalam Agenda Pengendalian Perubahan Iklim
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sektor kehutanan berperan besar dalam upaya penurunan emisi karbon.
"Kontribusi penurunan CO2 sektor kehutanan paling besar, yaitu 497 juta ton dan 692 juta ton, kalau menggunakan target penurunan 29% dan 41%," jelas Ani, sapaan akrabnya, dalam Kongres Kehutanan Indonesia, Selasa (28/6).
Pihaknya membandingkan peranan sektor kehutanan dengan energi dan transportasi. Dari sisi penganggaran, kebutuhan dana sektor kehutanan jauh lebih rendah ketimbang energi dan transportasi.
Baca juga: IDAI: Tiga Penyakit Ini Masih Jadi Ancaman Bagi Anak-Anak
Namun, kontribusinya pada penurunan emisi CO2 justru berbanding terbalik. Sektor energi dan transportasi diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi gas buang 446 juta ton, dari target NDC 41% di 2030.
Lebih lanjut, Bendahara Negara menekankan bahwa kebutuhan pendanaan yang besar untuk menurunkan emisi CO2, merupakan bagian dari komitmen global. Biaya mahal mau tidak mau harus dipenuhi oleh Indonesia.
Oleh karenanya, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi kepada dunia dalam menurunkan emisi CO2. Itu melalui ragam kebijakan yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan.(OL-11)
