Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBANGUNAN kesehatan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah menyentuh hingga ke pedesaan. Hal itu sebagai langkah melindungi kesehatan masyarakat terutama di tengah kondisi pandemi Covid 19 yang masih melanda.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Hikmah Bafaqih mengatakan, fokus Jokowi dengan mendorong realisasi penguatan infrastruktur kesehatan merupakan langkah tepat. Lantaran hal itu menjadi kebutuhan yang dinantikan masyarakat.
Terutama, tambah dia, infrastruktur kesehatan yang berupa pembangunan fisik semisal rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga apotik. Manfaat keberadaannya terus dikembangkan meski sudah bisa dinikmati banyak masyarakat.
"Saya pikir sekarang infrastruktur fisik itu yang perlu dikembanhkan itu yang di pelosok. Layaanan untuk yang dikepulauan kalau yang ada di dalam kota," kata Hikmah, Minggu (12/6).
Ia menambahkan, pembangunan infrasturktur kesehatan itu terbagi ke dalam dua bagian inti. Pertama menyoal pembangunan fisik dan kedua Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini semisal tenaga kesehatan
Menurut dia kedua komponen tersebut merupakan alat vital yang saling berketerkaitan satu sama lain. Artinya, tambah dia, keberadaannya harus saling beriringan sehingga dapoat mengjasilakn manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"Infrastruktur kesehata ada dua maknanya satu fisik dan kedua sdm. Untuk yang fisik relatif kehadirannya ada," papar Hikmah.
Dia berharap kemajuan yang sudah ada saat ini, pemerintah dapat terus mengawal progres perkembangan pembangunan infrastruktur kesehatan. Sehingga jumlahnya semakin meningkat demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Yang kedua yakni infrastruktur SDM kesehatan. Ini yang harus terus selalu dikuati, dari sisi jumlah maupun kualitas," pungkasnya. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Makhruzi mengatakan pihaknya berencana memperkuat fungsi sosial PLBN tidak hanya sebagai pintu perlintasan, tetapi juga pusat layanan masyarakat.
Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, setelah terjatuh akibat jalan berlubang, Senin pagi.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Rapat konsolidasi membahas klaster infrastruktur, mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai hingga sumur bor.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved