Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ASISTEN Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Eko Novi Ariyanti mengatakan, tiga issue note yang diangkat oleh G20 EMPOWER dalam Presidensi G20 Indonesia dapat disinergikan dengan isu gender equality, disability, dan social inclusion (GEDSI).
“Misalnya terkait issue note pertama, yaitu akuntabilitas untuk implementasi KPI. Issue note ini membahas persentase perempuan dalam board of director dan peran teknis di perusahaan, sehingga nantinya kebijakan yang mereka lakukan akan berdampak pada perempuan dan kelompok rentan di akar rumput,” ujar Novi dalam Webinar ‘Synergizing to Ensure Gender Equality, Disability, and Social Inclusion Framework in G20 Development Agenda’, Kamis (2/6).
Baca juga: Naik 9,68%, Pagu Indikatif Kemendikbud-Ristek 2023 Capai Rp80,157 Triliun
Baca juga: Menag: Jika Ada Jajaran Pangkas Dana BOP, Saya Laporkan Sendiri
Menurut Novi, dalam issue note kedua G20 EMPOWER juga mendorong perusahaan untuk mendukung perempuan yang menjalankan small and medium-sized enterprised (SMEs) melalui kebijakan-kebijakannya. Pasalnya, kelompok usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
“Issue note kedua ini baru kami angkat pada Presidensi Indonesia karena kami tahu perempuan yang ada di SMEs memiliki kontribusi besar untuk menjadi pendorong ekonomi, khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan issue note ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari negara-negara G20,” tutur Eko.
Selain itu, issue note kedua dapat dikaitkan dengan sistem kesehatan. Novi menerangkan, beberapa perusahaan sudah memiliki praktik baik dalam penanganan korban kekerasan.
“Mereka memiliki sistem untuk penyintas kekerasan, baik laki-laki maupun perempuan. Korban bisa melaporkan dan mendapatkan layanan, baik konseling, trauma healing, dan memastikan adanya bantuan hukum. Ini sudah ada di beberapa perusahaan advocate G20 EMPOWER yang kemudian juga kita akan promosikan kepada negara G20 yang lain,” jelas Novi.
Lebih lanjut Novi mengatakan, G20 EMPOWER membahas kesiapan ekonomi masa depan melalui peningkatan keterampilan perempuan dan kemampuan digital dalam issue note ketiga.
“Di satu sisi kami juga mendorong perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip male dominated agar tetap memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengakses pelatihan-pelatihan terkait teknologi,” ujar Novi.
G20 EMPOWER merupakan satu-satunya aliansi yang terdiri dari pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk mengakselerasi kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di negara-negara G20.
Advocate G20 EMPOWER adalah pemimpin dari perusahaan yang mampu mengambil keputusan dan memiliki peran internal untuk mempromosikan kesetaraan gender di perusahaan. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 60 advocate dan saling berbagi praktik baik dengan advocate dari negara G20 lainnya. (H-3)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Program LAKSMI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Fokus entitas adalah pada pemberdayaan, baik melalui peningkatan kemampuan komunikasi strategis maupun melalui dukungan emosional dan edukasi bagi perempuan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Perempuan pascamenopause menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari penurunan kepadatan tulang hingga melemahnya sistem imun.
Kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan jurang besar antara kasus yang dilaporkan dengan kasus yang sesungguhnya terjadi.
Kemen PPPA mendesak penguatan sistem pencegahan dan pemblokiran aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada judi online.
Dalam sistem perlindungan anak terdapat hubungan yang erat antara pemegang hak dan pengemban tugas (right holder dan duty bearer).
Menurut Arifatul, keberhasilan menyelenggarakan forum internasional di Jakarta merupakan bukti komitmen nyata BPW Indonesia dalam memberdayakan perempuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved