Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DPR membutuhkan konsolidasi lebih lanjut terkait penambahan biaya haji dadakan sebesar Rp1,4 triliun. Padahal, keberangkatan kloter pertama haji tak sampai sepekan lagi.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi NasDem Delmeria mengatakan jumlah tambahan yang diajukan Arab Saudi tidak sedikit. Dirinya pun mempertanyakan upaya lobi yang dilakukan Kementerian Agama.
"Apakah pemerintah tidak dengar bisik-bisik atau lobi-lobi? Atas dasar hukum dan atas dasar surat apa penambahan anggaran dari Arab Saudi?" pungkas Delmeria dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Senin (30/5).
Baca juga: Kemenag Sodorkan Biaya Tambahan Haji Sebesar Rp1,4 Triliun
Penambahan anggaran dikarenakan Arab Saudi memberlakukan sistem paket layanan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Masyair), dengan besaran per jemaah 5.656 riyal. Di sisi lain, anggaran yang sudah disepakati antara pemerintah dan Komisi VII DPR hanya sebesar 1.531 riyal per jemaah.
Kemudian, pelayanan penerbangan dari Saudi Arabian Airlines memerlukan biaya tambahan technical landing jemaah embarkasi Surabaya, yang harus mendarat dahulu di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp25,7 miliar. Lalu, adanya biaya selisih kurs sebesar Rp19,2 miliar.
Selain itu, Kementerian Agama mengajukan anggaran untuk pelayanan haji khusus sebesar Rp9,3 miliar. Alhasil, terjadi kekurangan 4.125 riyal per jemaah atau secara keseluruhan sebesar 380 juta riyal.
Baca juga: Jemaah Haji Wajib Bawa Bukti Negatif PCR Sebelum Keberangkatan
Dengan pelaksanaan haji yang sudah sangat dekat, parelemen menilai rasanya tidak mungkin jika pelayanan tambahan datang secara mendadak. "Perlu dipertanyakan koordinasi Kementerian Agama dengan Kementerian Perhubungan, sehingga muncul anggaran technical landing jemaah embarkasi Surabaya," cetusnya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan bahwa pihaknya memerlukan konsolidasi kembali. Dirinya pun memastikan bahwa tidak ada anggota komisi VII yang ingin menghambat pemberangkatan jemaah haji.
"Kami perlu tegaskan dari meja pimpinan, bahwa tidak satu pun dari anggota DPR RI yang menghambat keberangkatan jemaah haji," ucap Yandri.(OL-11)
SETELAH dirawat kurang lebih dua bulan di Tanah Suci, satu jemaah haji Debarkasi Padang akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia adalah Mariatun Buyung Sutan (51) jemaah ex Kloter 05 Padang.
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
Transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah besar.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Tindakan Israel disebutkan merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian di kawasan.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Arab Saudi mengultimatum Indonesia untuk segera menentukan wilayah di Arafah untuk haji, jika tidak akan diberikan pada negara lain
Sang pelatih Xabi Alonso masih menginginkan amunisi baru untuk memperkuat lini tengah dan belakang demi mengembalikan kejayaan Real Madrid di musim 2025/2026.
Menag Nasaruddin Umar mengatakan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi saat ini akan masuk tahap penyusunan desain.
Rosan belum dapat memastikan kapan pembangunan kampung haji dimulai.
Mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Indonesia di Mekah tampaknya bakal terwujud.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved