Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DPR membutuhkan konsolidasi lebih lanjut terkait penambahan biaya haji dadakan sebesar Rp1,4 triliun. Padahal, keberangkatan kloter pertama haji tak sampai sepekan lagi.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi NasDem Delmeria mengatakan jumlah tambahan yang diajukan Arab Saudi tidak sedikit. Dirinya pun mempertanyakan upaya lobi yang dilakukan Kementerian Agama.
"Apakah pemerintah tidak dengar bisik-bisik atau lobi-lobi? Atas dasar hukum dan atas dasar surat apa penambahan anggaran dari Arab Saudi?" pungkas Delmeria dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Senin (30/5).
Baca juga: Kemenag Sodorkan Biaya Tambahan Haji Sebesar Rp1,4 Triliun
Penambahan anggaran dikarenakan Arab Saudi memberlakukan sistem paket layanan Arafah, Muzdalifah dan Mina (Masyair), dengan besaran per jemaah 5.656 riyal. Di sisi lain, anggaran yang sudah disepakati antara pemerintah dan Komisi VII DPR hanya sebesar 1.531 riyal per jemaah.
Kemudian, pelayanan penerbangan dari Saudi Arabian Airlines memerlukan biaya tambahan technical landing jemaah embarkasi Surabaya, yang harus mendarat dahulu di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp25,7 miliar. Lalu, adanya biaya selisih kurs sebesar Rp19,2 miliar.
Selain itu, Kementerian Agama mengajukan anggaran untuk pelayanan haji khusus sebesar Rp9,3 miliar. Alhasil, terjadi kekurangan 4.125 riyal per jemaah atau secara keseluruhan sebesar 380 juta riyal.
Baca juga: Jemaah Haji Wajib Bawa Bukti Negatif PCR Sebelum Keberangkatan
Dengan pelaksanaan haji yang sudah sangat dekat, parelemen menilai rasanya tidak mungkin jika pelayanan tambahan datang secara mendadak. "Perlu dipertanyakan koordinasi Kementerian Agama dengan Kementerian Perhubungan, sehingga muncul anggaran technical landing jemaah embarkasi Surabaya," cetusnya.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menegaskan bahwa pihaknya memerlukan konsolidasi kembali. Dirinya pun memastikan bahwa tidak ada anggota komisi VII yang ingin menghambat pemberangkatan jemaah haji.
"Kami perlu tegaskan dari meja pimpinan, bahwa tidak satu pun dari anggota DPR RI yang menghambat keberangkatan jemaah haji," ucap Yandri.(OL-11)
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Rosan belum dapat memastikan kapan pembangunan kampung haji dimulai.
Mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Indonesia di Mekah tampaknya bakal terwujud.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
PEMERINTAH Arab Saudi resmi meluncurkan program pengalaman spiritual bertajuk Ala Khutah atau dalam bahasa Indonesia berarti Dalam Jejak Nabi.
Shaw masih terikat kontrak hingga dua tahun ke depan dengan MU, namun menyadari masa depannya di klub mulai diragukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved