Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
RESPONS cepat dan sinergi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholders dalam mengendalikan pandemi covid-19, membuat perekonomian Indonesia tumbuh 3,69% (yoy) pada 2021.
Hal ini kembali memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pemulihan ekonomi sudah mencapai tingkat sebelum pandemi.
Penguatan sinergi dan koordinasi dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, terus dilakukan pemerintah. Sekaligus, bagian dari upaya mencapai target pembangunan yang berkualitas dan inklusif.
"Income per kapita yang sempat turun, kini bisa kembali ke US$4,350. Sinyal pemulihan juga terlihat dari berbagai index di daerah," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Kamis (14/4).
Baca juga: Ini Rincian Biaya Haji 2022 yang akan Ditetapkan Presiden Jokowi
Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa kembali ke negara berpendapatan menengah atas.
"Beberapa hal terkait dengan PMI juga masih di atas 51,3. Kita juga tahu bahwa selama covid-19, dana pihak ketiga, yaitu dana masyarakat yang disimpan di perbankan, mencapai double digit. Kapasitas perbankan kita cukup," pungkasnya.
Menyoroti tantangan global akibat kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dia menyebut Indonesia memiliki potensi untuk memperoleh pemasukan dari ekspor komoditas. Hal ini dikarenakan beberapa harga komoditas terus meningkat, seperti batu bara, tembaga, gas alam, CPO dan nikel.
Baca juga: Menkeu: Pada 2023, Defisit APBN Kembali di Bawah 3%
Terkait upaya peredaman inflasi, pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah diharapkan turut serta dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengontrol inflasi.
Pemerintah pusat juga melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program PEN 2022, dengan alokasi anggaran Rp455,62 triliun. Itu penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Khusus menjelang Ramadan, pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial. Terutama akibat kenaikan minyak goreng. Besarnya Rp100 ribu per bulan dan diberikan untuk 3 bulan sekaligus, yaitu sebesar Rp300 ribu," jelas Airlangga.
"Kemudian, pemerintah melanjutkan program bantuan permodalan, yaitu banpres untuk usaha mikro yang ditargetkan 12,8 juta masyarakat. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3%, yang diperpanjang sampai akhir 2022," sambungnya.(OL-11)
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved