DPR Minta KLHK Tindak Tegas Pelanggaran di Kawasan Hutan Indonesia

KETUA Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemerintah menindak tegas segala pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan Indonesia. Pasalnya,  belum ada tindak lanjut signifikan terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kalau perlu, jika dibiarkan, pejabatnya harus masuk penjara jika melakukan mendiamkan atau membiarkan (perusakan hutan),” tegas Sudin saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Ia meminta para pejabat KLHK segera membenahi pendataan kawasan hutan Indonesia. Pasalnya, dengan hanya mengandalkan data citra satelit, menurutnya, data perkembangan kawasan hutan Indonesia tidak akan bisa komprehensif dan valid untuk pengambilan keputusan.

“KLHK tidak punya data valid. Hanya punya citra satelit. Nyatanya, hutan kita rusak parah. Jadi setop retorika,” tegas dia.

Dalam jawabannya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya telah berupaya meminimalisir kerusakan hutan di Indonesia. Di antaranya melakukan pendekatan masyarakat sekitar kawasan hutan, melaksanakan operasi intelijen guna memperoleh data kerawanan, serta melakukan operasi pengamanan dan yustisi terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Selain itu, KLHK juga berusaha menegakan hukum yang didasarkan pada Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM/5/2021. Di mana, penindakan yang telah dilakukan terdiri dari 676 operasi pengamanan dan pemulihan kawasan hutan, 160 kasus perambahan kawasan hutan sudah masuk P21, dan 8 perusahaan yang dikenakan sanksi denda administrasi. (H-2)