Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SEBANYAK 27 orang pensiunan dari berbagai provinsi dan lembaga mendirikan perkumpulan Persatuan Pensiunan Nasional Indonesia atau dengan sebutan lain Pensiunan Indonesia. Deklarasi pembentukan organisasi Pensiunan Indonesia dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis, (17/3).
Para pensiunan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau, serta dari Organisasi Unit Instansi antara lain BPPT, Menpan RB, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Organisasi Pensiunan Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu guna mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak hidup pensiunan abdi negara, dan menjalin kerjasama dengan badan-badan baik dalam negeri maupun badan-badan internasional.
Untuk mewujudkan organisasi ini dibentuk Komite Persiapan Pendirian Persatuan Pensiunan Nasional Indonesia pada 1 Desember 2021 dengan Ketua Komite: Bambang Setiadi Wakil Ketua Nurmardjito, Sekretaris Masni Mochtar, dan lain-lain.
Komite itu bertugas mempersiapkan aspek administrasi pendirian organisasi dan membuat Angaran Dasar Organisasi dan mempersiapkan Kongres Persatuan Pensiunan Nasional Indonesia.
Menurut Bambang Setiadi, Komite telah menghubungi pejabat pemerintahan terkait melalui surat tertanggal 18 Januari 2022 yaitu kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga tersebut memberi tanggapan positif.
"Pendirian perkumpulan ini sejalan dengan kehendak Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang ditujukan untuk mewujudkan lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera dan bermanfaat," tutur Bambang.
Latar belakang berdirinya Organisasi Pensiunan Indonesia adalah keinginan para pensiunan agar terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang modern yang berwawasan global, dan berperan dalam pembangunan Indonesia yang dijiwai oleh semangat pembaharuan di semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan para pejuang dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga : Merajut Kebangsaan Lewat Peningkatan Infrastruktur dan Jaringan Internet
Organisasi itu juga ingin memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban pensiunan yang lebih merata sesama abdi negara tanpa membedakan jenis tugas pengabdiannya.
Bambang menjelaskan, di dunia ada cara menilai kemampuan suatu organisasi pensiunan menggunakan Global Pension Index. Menurutnya, Indonesia selalu dalam posisi yang tidak di atas dan tidak di tengah. Karena itu, pihaknya melahirkan suatu organisasi yang satu ukuran dengan penilaian-penilaian yang ada di Global Pension Index.
“Kita punya kesempatan mengadopsi seluruh mekanisme untuk mensejahterakan pensiunan seperti negara-negara di sekitar kita. Misalnya, bagaimana membuat kartu seperti yang ada di Australia agar pensiunan bisa naik angkutan umum. Bagaimana membuat sistem untuk kesehatan yang lebih baik bagi pensiunan,” terangnya.
Bambang juga mencontohkan bagaimana kartu pensiunan di negara lain bisa digunakan untuk mendapatkan diskon dokter maupun obat. Sebab kesehatan dan obat merupakan masalah krusial bagi pensiunan.
“Makanya di awal ini kita balik skenarionya, jadi pensiunan bukan menerima pensiun tapi menerima penghargaan. Kalau menerima penghargaan maka pemerintah harus menghargai lebih baik. Itu hal-hal yang kita pikirkan untuk nanti pensiunan tidak menghadapi masalah seperti sekarang,” ungkapnya.
Anggota organisasi Pensiunan Indonesia ini terdiri dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai BUMN/BUMD, baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penandatangan akta notaris pendirian Organisasi Pensiun Indonesia. Selanjutnya perkumpulan Persatuan Pensiunan Nasional Indonesia akan menggelar kongres pada 1 Juni 2022. (RO/OL-7)
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membagikan lebih dari 2.000 paket makanan berbuka puasa (takjil) kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sopir truk dan masyarakat sekitar
Sebanyak 1.300 anak yatim menerima santunan dari Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) bersama PT Agung Podomoro Land Tbk
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Peabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan senantiasa membersamai para guru.
PENYESUAIAN/penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya berpotensi merembet pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Annisa menjelaskan pemberian sembako dipilih karena berdampak langsung bagi komunitas sasaran serta membangun kepercayaan antara organisasi dan komunitas.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan keluarga mereka.
Menurut dia, saat ini pemberian bansos hanya sebagai bantalan agar masyarakat tidak terlalu jatuh ke dasar kemiskinan.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah merekomendasikan delapan kebijakan mitigasi agar daya beli masyarakat tak terus melemah imbas penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 2025.
PEKERJA rentan yang sebagian besar berada di sektor informal harus menghadapi risiko keselamatan kerja yang tinggi dan memiliki penghasilan yang sangat minim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved