Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) merilis Data Kependudukan Semester II 2021. Data itu mencatat penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa atau terdapat kenaikan 2,52 juta jiwa dibanding periode 2020.
Dari total 273 juta penduduk, sekitar 138,30 juta jiwa merupakan laki-laki (50,5%), sedangkan 135,57 juta jiwa merupakan perempuan (49,5%). Lalu, terdapat 6,57 juta kejadian pindah-datang yang dilakukan penduduk secara nasional. Baik itu antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun beda provinsi.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan Kalsel Terendah se-Indonesia
“Database kami juga mencatat adanya pelaporan kelahiran penduduk sebanyak 691.259 jiwa dan kematian penduduk 1,58 juta jiwa,” ungkap Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (24/2).
Adapun daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dari level provinsi, yakni Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48,22 juta jiwa. Lalu, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 698.003 jiwa.
Pada level kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 5,32 juta jiwa. “Daerah yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kabupaten Supiori di Papua dengan jumlah penduduk hanya 24.855 jiwa,” tutur Zudan.(OL-11)
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet
P2KM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Cendekia Muda Madani menggelar bedah buku
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved