Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KONDISI bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan kehidupan yang cukup berat. Tidak hanya sebatas pada krisis kesehatan, namun berdampak pada semua lini kehidupan.
Pemerintah terus mendorong dan mengarahkan agar pembangunan bangsa betul-betul dirasakan seluruh warga terutama masyarakat golongan terbawah yang berada di wilayah perdesaan dan kawasan tertinggal lainnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Letjen TNI (Purn) Sudirman mengatakan, masih banyak pelaksanaan program/kegiatan yang terlihat berjalan masing-masing dan belum terintegrasi. Hal ini tentunya menyebabkan hasil pembangunan menjadi tidak optimal.
Baca juga: Ini Kiat Ciptakan Rutinitas Belajar yang Nyaman untuk Anak
Baca juga: BMKG: Hari Ini sebagian Kota Besar Indonesia Cerah Berawan
“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan sejauh ini, masih dijumpai adanya pelaksanaan program yang terkesan berjalan masing-masing dan belum terintegrasi sehingga hasil yang diberikan menjadi tidak optimal,” kata Sudirman dalam keterangannya, Kamis (27/1).
Sudirman menyampaikan, pemerintah terus mendorong dan mengkoordinasi supaya pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) khususnya di bawah koordinasi Kemenko PMK lebih bersinergi dan komprehensif dalam semangat kerja secara kolaboratif pentahelix.
Dirinya berharap agar lebih memahami strategi percepatan pembangunan baik target fisik maupun target non fisik dan berbagi informasi kondisi terkini serta rencana yang dapat diintegrasikan antar K/L terkait.
“Saya berharap, kita semua dapat lebih memahami bagaimana strategi percepatan pembangunan baik target fisik maupun non fisik dan kegiatan FGD ini dapat digunakan untuk saling berbagi informasi kondisi terkini serta mengintegrasikan rencana antar K/L terkait,” jelasnya. (H-3)
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju.
Direktur Indef Esther Sri Astuti menuturkan, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan pekerjaan mudah.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved