Minggu 16 Januari 2022, 20:10 WIB

Wapres Desak Pelaku Kekeraaan Seksual Dihukum Mati

Ant | Humaniora
Wapres Desak Pelaku Kekeraaan Seksual Dihukum Mati

Antara
Ilustrasi

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta hukuman bagi pelaku kejahatan seksual agar dapat memberikan efek jera sehingga kekerasan dan kejahatan tersebut tidak terjadi berulang.

"Wapres meminta bagaimana hukuman terkait kejahatan seksual itu bisa menimbulkan efek jera," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi saat memberikan keterangan pers melalui konferensi video Zoom, Minggu (16/1).

Terkait tindak kejahatan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan Islam dengan asrama yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan, Masduki mengatakan Wapres merasa sangat prihatin dengan kasus tersebut.

"Wapres sangat prihatin dengan kondisi kejahatan seksual seperti itu. Plus Wapres minta pelaku dihukum seberat-beratnya," tambahnya.

Terlepas dari kontroversi terkait hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut, Masduki mengatakan Wapres meminta sanksi dan hukuman kepada Herry Wirawan harus memberi efek jera.

"Terlepas dari Wapres tidak mau masuk ke wilayah kontroversi setuju atau tidak setuju hukuman mati, tapi hukuman itu harus memberi efek jera agar tidak terjadi berulang," katanya.

Herry Wirawan, seorang pendidik dan pemilik Madani Boarding School di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, didakwa melakukan perbuatan asusila terhadap 13 santriwati atau murid di sekolah tersebut.

Perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa Herry Wirawan sejak 2016 hingga 2021 tersebut menyebabkan korban hingga melahirkan. Terdakwa Herry Wirawan dituntut hukuman mati dan membayar denda sebesar Rp500 juta serta membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp331 juta.

Pertimbangan tuntutan hukuman mati tersebut didasarkan atas kejahatan terdakwa Herry yang dilakukan kepada anak asuhnya ketika dia memiliki kuasa sebagai pemilik sekolah.

Terdakwa Herry Wirawan dituntut bersalah sesuai Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA

Jokowi Sukses Buka Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

👤Widhoroso 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 16:45 WIB
SEJUMLAH kebijakan di sektor pendidikan yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdampak positif bagi...
MI/ HO

PGRI Serukan Dialog Bahas RUU Sisdiknas

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 16:32 WIB
Tujuannya, agar menghasilkan UU yang  komprehensif membuat dunia pendidikan di Tanah Air lebih...
Satgas Penanganan Covid-19

Satgas Covid-19: Kenaikan Mobilitas Masyarakat Tertinggi selama Pandemi

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 16:25 WIB
KENAIKAN mobilitas masyarakat Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi selama pandemi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya