NEWSTICKER

Presiden Siap Tunjuk Wakil Menteri Sosial

Andhika Prasetyo

23/12/2021 09:58

Presiden Siap Tunjuk Wakil Menteri Sosial — Presiden Joko Widodo(Antara )

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial.

Beleid tersebut dimunculkan sebagai payung hukum untuk penunjukan wakil menteri sosial.

Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, dalam memimpin Kementerian Sosial, menteri dapat dibantu wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden.

Adapun, tugas wakil menteri meliputi membantu merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan Kementerian Sosial.

"Membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon 1 di Kementerian Sosial," tulis pasal 2 ayat 5.

Keberadaan Perpres Nomor 110 Tahun 2021 menggugurkan Perpres Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Pada beleid lama, tidak dicantumkan poin-poin terkait posisi wakil menteri. (OL-12)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Retno Hemawati

Berita Lainnya

Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia
08/10/2025 18:56
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan
19/9/2025 08:46
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK
18/9/2025 13:58
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan
29/8/2025 16:14
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain
28/8/2025 21:12
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan
28/8/2025 18:32
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Eggi dan DHL Dapat SP3, Kasus Ijazah Jokowi Kandas?
20/1/2026 17:28
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
Pakar Hukum: KPK Harus Segera Periksa Jokowi sebagai Saksi Korupsi Kuota Haji
20/1/2026 13:26
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Polisi Pastikan Penanganan Kasus Ijazah Palsu Jokowi Sesuai Prosedur, Bantah Tebang Pilih
19/1/2026 20:17
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
SP3 Terbit, Eggi Sudjana dan Damai Lubis tak Lagi Sandang Status Tersangka
16/1/2026 17:07
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Habis Perdamaian Eggi Sudjana-Jokowi, Terbitlah Tuduhan Rp100 Miliar
16/1/2026 16:58
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Roy Suryo Bersikukuh Keaslian Ijazah Jokowi hanya 1 Persen
15/1/2026 19:41
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.