Bekerja Keras Capai Target di Tengah Pandemi

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun ini mendapat amanah menjadi leading sector penanganan pencegahan stunting di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan penanganan stunting Indonesia serta isu lainnya terkait Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan isu lainnya, wartawan Media Indonesia Mohamad Farhan Zhuhri mewawancarai Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Jumat (10/12). Berikut petikannya:

Bagaimana pencapaian total fertility rate (TFR) atau total angka kelahiran menuju 2,1 pada 2024, apa yang menjadi kendala?

Memang di masa pandemi (covid-19) ini relatif banyak tantangan, karena kepesertaan yang tadi ditargetkan 62% dari perempuan dan pasangan usia subur (PUS) itu 62%, sekarang ini capaiannya baru sekitar 57 koma sekian persen. Salah satu kendala dan tantangan ya karena pandemi itu, Tidak bisa kita pungkiri karena biasanya pelayanan di Posyandu bisa sosialisasi pil KB, selama 2 tahun terakhir ini praktis itu tidak bisa dikerjakan. Namun kemudian kita melakukan kegiatan momentum yakni gebrakan sejuta akseptor sehari pada Hari Keluarga Nasional dalam rangka menutupi angka pencapaian itu, dan alhamdulillah tidak turun. Pada 2019 capaian kita 57%, tahun ini masih naik walau tidak sampai target. Sedangkan TFR itu masih sekitar 2,4 dari target 2,1 di 2024.

Sejauh mana perbedaan angka TFR dulu dengan saat ini? Seperti apa paradigma tentang sumber daya manusia, apakah berbeda?

Kalau melihat angkanya sejak 2000 hingga Satu Data Kependudukan Indonesia (SDKI) pada 2012 angkanya flat. Jadi sudah 5,7 dan 2,6 pada 1998, masuk 2000 tidak turun-turun sampai 2012 dan flat di TFR 2,6. Kurun 2016- 2017 sempat turun menjadi 2,4 sampai 2017. Anda bisa bayangkan dari 2000 sampai 2017 hanya turun dari 2,6 ke 2,4. Anda bandingkan 27 tahun di masa Orde Baru, 23 tahun menurunkan 5,7 hingga 3,1. Anda bayangkan menganalisis, dulu sampai Orde Baru segitu, Reformasi seperti itu, dalam waktu 17 tahun hanya turun 0,2.

Paradigma pembangunan juga berubah, dulu paradigma pembangunan itu penduduk menjadi beban, tetapi sekarang penduduk itu dianggap sebagai modal pembangunan. Jadi, kita harus berpikir terbuka dan tidak asal, apakah menurunkan TFR itu apakah menguntungkan. Karena negara-negara yang bisa keluar dari middle income trap ini diprediksi negara yang punya kawasan yang masih luas. Kedua, punya SDM yang banyak, seperti China, Indonesia, dan India yang dianggap akan memimpin ekonomi dunia pada 2050 mendatang, karena kita punya potensi SDM dan lahan yang luas.

Awal pandemi sempat diprediksi akan terjadi baby booming, apakah terjadi?

Di 2020 ketika PSBB dan tidak boleh keluar rumah, kita prediksikan 10% dari kehamilan itu terjadi karena berada di rumah terus. Di Indonesia setiap tahun ada 5 juta kehamilan, dan kita prediksi 400 ribu sampai 500 ribu terjadi selama 3 bulan PSBB.

Namun, kemudian kita juga mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020, dan itu menggenjot penggunaan pil KB. Kita memetakan dan menjamin semua faskes itu jangan sampai putus alat kontrasepsi, kemudian kita juga memetakan para akseptor pengguna kontrasepsi. Untuk memenuhi itu, kader-kader kami di lapangan dibekali atau boleh memberikan alat kontarasepsi sederhana yaitu pil dan kondom dalam rangka mencegah jangan sampai putus pakai.

Memang kalau kita melihat karena saya belum mendapat angkanya persis, kemungkinan jumlah kelahiran tahun ini lebih tinggi. Kalau 500 ribu tidak tinggi, dan kita targetkan 8% tapi ternyata 10%, itu artinya meningkat.

Bagaimana dengan pendataan keluarga (PK) 2021?

Kita baru saja menyelesaikan PK 2021, kalau kita bandingkan dengan pendataan Sensus Penduudk di 2020, itu ada kenaikan. Tapi saya tidak bisa menjamin bahwa kenaikan ini benar 100%, karena itu tidak apple to apple. Itu adalah data dasar yang dikonversi dan diestimasi sedikit, karena waktu itu capaiannya sekitar 60 sekian persen, mencatat bayi 1 tahun.

Sedangkan SDKI dikerjakan 5 tahun sekali. Nah ini repotnya biasanya dikerjakan oleh BKKBN, karena ada Perpres baru harus dikerjakan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), saya berharap BRIN siap, karena harus melayani seluruh kementerian dan lembaga. Sudah saya bayangkan kesibukan itu, mudahmudahan SDKI menjadi goal standard. Badan Pusat Statistik motret dan BKKBN juga memotret, 2020 dan 2021, saya menemukan perbedaan 200 ribu, tetapi sekali lagi potret BPS tidak seluas BKKBN yang lebih besar, karena kita mendatangi langsung 60 juta KK.

Bagaimana dengan upaya penguatan komitmen dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja BKKBN dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan penggerakan Program Bangga Kencana di masa pandemi? Apakah sudah cukup memuaskan?

Kalau dikatakan memuaskan, belum, tetapi masih bisa dioptimalkan. Maksud saya begini kalau kita bicara terkait stunting, komitmen (Pemda) lumayan. Semua kebakaran jenggot kalau disebut angka stunting-nya itu tinggi, sehingga semua penuh perhatian yang besar. Hanya saja, perhatian yang besar perlu dituangkan dalam bentuk realitas di lapangan untuk action dan konvergensi itu didukung penuh oleh regulasi, jangan hanya semangat.

Kenapa saya bilang masih bisa dioptimalkan, karena ada bupati dan wali kota yang membuat peraturan daerah mewajibkan desa-desa untuk menganggarkan kepentingan stunting, dan itu tidak melanggar, karena kami sudah dapat restu dari Kementerian Desa.

Lantas kendala di tahun ini apa yang masih dan sudah diatasi?

Kemarin di Juni dan Juli berulang, seperti lockdown, ketika outbreak di 2021 jauh mengerikan jika dibandingkan dengan di 2020 karena overload di rumah sakit terjadi di Juni. Nah memasuki Agustus sudah mulai reda, dan sekarang ini apa saja program yang sudah dijalankan, yakni KB momentum dengan ber bagai pihak.

Apa yang BKKBN dukung selain alat kontrasepsi?

Selain alat kontrasepsi, kita juga memberikan support alat kesehatan berupa laparoskopi dengan kamera, mempersiapkan anestesinya kemudian dokter tinggal datang dan mengikat. Di 2020 lalu, BKKBN juga menyiapkan tubal ring, alat pengikat itu jadi supaya lebih cepat, karena selama ini BKKBN belum pernah ada dan baru sekarang melihat itu sangat diperlukan nah ini sudah kita siapkan di 2020 sebanyak 28 ribu, ini sangat membantu percepatan pelaksanaan.

Gerakan vaksinasi berbasis keluarga juga menggunakan metode jemput bola. Adakah kendala yang dihadapi?

Kemarin kita mengambil di 156 kabupaten/kota yang memang perlu dipertebal dan kita mengerahkan bidan bidan. BKBBN melatih 50 ribu bidan untuk menjadi vaksinator dalam waktu 2 minggu. BKKBN kontribusinya kira-kira sebanyak 5 juta, hanya memang kendala awal vaksin itu dijatah untuk TNI dan Polri, rupanya di lapangan merasa kekurangan vaksin, mudah-mudahan di awal tahun ini vaksin sudah lebih banyak, sehingga kalau BKKBN masih diberikan kepercayaan untuk 2022 bisa membantu lagi.

Apa target BKKBN di tahun depan, khususnya berkaitan program Bangga Kencana?

Kalau BKKBN ada program generiknya, Bangga Kencana, ada indikator di antaranya tadi MCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate), Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern yang angkanya ditargetkan 57%. Target berikutnya kita butuh pendewasaan usia pernikahan, sudah 21 tahun. Yang generik itu ada indeks pembangunan keluarga, itu yang baru mengukur bagaimana keluarga berkualitas. (S2-25)