Kamis 09 Desember 2021, 17:47 WIB

Kepesertaan JKN-KIS Capai 83 Persen di Tengan Pandemi Covid-19 

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Kepesertaan JKN-KIS Capai 83 Persen di Tengan Pandemi Covid-19 

Antara/Umarul Faruq
Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan

 

CAKUPAN Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) menjadi isu krusial di banyak negara, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang membawa disrupsi terhadap berbagai sektor, salah satunya sistem jaminan kesehatan. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, kunci terpenting dalam mewujudkan UHC adalah komitmen pemerintah untuk melindungi seluruh penduduknya melalui jaminan kesehatan, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia. 

Oleh karena itu, peserta JKN-KIS saat ini sudah mencapai 226,7 juta jiwa atau sekitar 83% dari total penduduk Indonesia. 

"Selain dukungan pemerintah melalui regulasi yang mewajibkan seluruh penduduk terdaftar ke dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga proaktf mengadvokasi penduduk dari berbagai segmen untuk menjadi peserta JKN-KIS. Sinergi antarlembaga juga diperkuat untuk menegakkan kepatuhan, terutama dari sektor formal,” kata Ghufron dalam keterangannya Kamis (9/12). 

Menurut Ghufron, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness periode 2020-2022, UHC bermakna bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. 

Baca juga : 1.665 Kasus DBD Ditemukan di Kota Bekasi

Berdasarkan definisi tersebut, tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, bagaimana memastikan akses penduduk ke asuransi kesehatan sosial, dan bagaimana memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas. 

Tantangan utama lainnya adalah bagaimana agar sustainabilitas program jaminan kesehatan bisa tetap terjaga. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menantang kita untuk memastikan apakah jaminan kesehatan sosial telah mencakup semua penduduk. 

"Asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah, sangat penting untuk melindungi masyarakat. Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030,” sebutnya. 

Menurutnya, hal lain yang harus diperhatikan adalah kecukupan manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan di tengah isu peningkatan biaya perawatan, penuaan populasi, dan beban penyakit kronis. 

Di samping itu, mutu pelayanan kesehatan juga harus dipastikan berkualitas, dapat diakses, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Ini Kiat Ciptakan Rutinitas Belajar yang Nyaman untuk Anak

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 27 Januari 2022, 08:30 WIB
Keberhasilan anak tidak terlepas dari dukungan orangtua yang senantiasa membimbing dan mendampingi selama proses...
MI/Atet Dwi P

BMKG: Hari Ini sebagian Kota Besar Indonesia Cerah Berawan

👤Muhammad Fauzi 🕔Kamis 27 Januari 2022, 08:00 WIB
BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian kota besar di Tanah Air akan cerah berawan pada Kamis (27/1)...
Dok. Pribadi

Mustapa dan Usaha Produk Olahan Kelapa

👤Fathurozak 🕔Kamis 27 Januari 2022, 07:05 WIB
Lewat Kulaku, Mustapa dan beberapa temannya merancang bisnis produk turunan kelapa yang dipasarkan secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya