Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agama sudah mengajukan usulan membentuk Direktorat Jendral (Ditjen) Pesantren dan sedang diproses oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
“Sudah diajukan oleh Kementerian Agama, mungkin tinggal approval dari tempat-tempat lain, Menpan RB atau Presiden. Domain kami pengusulan, selanjutnya domain dari stakeholder yang lain,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani, Selasa (7/12).
Menurutnya, Ditjen Pesantren dibutuhkan karena ada keunikan tersendiri dari lembaga pendidikan itu, salah satunya adanya Majelis Masyayikh untuk menjaga mutu pendidikan, bukan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN)
Selama ini pesantren masuk ke dalam jajaran Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. Bila Ditjen Pesantren berhasil dibuat, maka Ditjen Pendidikan Islam hanya akan mengelola lembaga pendidikan seperti madrasah, dan perguruan tinggi.
Ali Ramdhani menambahkan, niat untuk mendirikan Ditjen ini semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Pesantren.
Baca juga : Luncurkan Program Menara Vokasi, 5 Daerah Jadi Tuan Rumah
“Lebih dipantik oleh UU Pesantren, UU Pesantren itu seperti memandatkan ada sebuah lembaga eselon satu yang khas mengelola itu,” jelasnya.
Menurutnya, ada tiga hal yang dikelola oleh pesantren dalam menjalankan fungsinya, dan sulit untuk dijalankan oleh pendidikan non pesantren.
“Yaitu menglola dakwah, pendidikan, dan mengelola pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Kemenag tidak mengungkapkan adanya target waktu pembentukan Ditjen Pesantren karena semua tergantung kebijakan Presiden. (RO/OL-7)
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Alumni Gontor 2006 menjalankan program Minhat Yatama, yaitu pengumpulan donasi rutin setiap bulan untuk membantu anak-anak yatim dari keluarga teman satu angkatan.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Lembaga pendidikan ini dinilai unggul dalam mengintegrasikan kurikulum modern dan salaf yang relevan dengan perkembangan zaman.
Kemenhut melalui UPT Koordinator Wilayah Aceh terus melakukan percepatan penanganan dampak bencana banjir berupa pembersihan tumpukan kayu dan material
Pesantren dipandang sebagai laboratorium sosial yang efektif dalam menanamkan nilai kebangsaan, etika publik, dan tanggung jawab sosial.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk menyiapkan fasilitas rumah ibadah dan lembaga pendidikan yang inklusif dan ramah difabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved