Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mendesak Kementerian Sosial agar segera menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera sinkron dengan data peserta PBI BPJS Kesehatan.
Ia mendesak agar data 4 juta orang yang belum masuk dalam DTKS namun terdaftar PBI BPJS Kesehatan segera tersinkronisasi. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkes, mengeluarkan sebanyak Rp160 miliar untuk subsidi kesehatan ke 4 juta orang tersebut.
“Karena ini non DTKS tidak diverifikasi itu ada 4 juta [orang] berarti ini menyangkut rupiah Rp160 miliar, kok Kemensos tenang-tenang saja?” kata Dewi di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/11).
Dewi juga mendesak agar Kemensos memasukkan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI ke dalam DTKS agar padan dengan data PBI BPJS. Hal itu perlu dilakukan agar kuota PBI BPJS Kesehatan terpenuhi.
Pasalnya dalam data terbaru Kemensos per November 2021, sebanyak 84.086.585 orang terdaftar sebagai PBI BPJS dan telah padan dengan DTKS. Namun kuota PBI BPJS Kesehatan berjumlah 96,8 juta orang, artinya masih tersisa 12 juta orang posisi kosong yang bisa diisi.
“Saya mempertanyakan komitmen Kemensos karena ini tentunya untuk transisi dari PBI ke DTKS ini seperti apa? Kami minta penjelasan kapan data ini bisa segera selesai,” ucap Dewi.
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Kemensos segera menetapkan kriteria PBI BPJS Kesehatan agar bisa dilakukan verifikasi dan validasi secepatnya.
Kemensos juga diminta bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah perbaikan data.
“Pertanyaan saya untuk Kemensos, ini kita menetapkan data PBI, verifikasi, validasi, dan menyampaikan hasilnya. Apakah Kemensos sudah menggandeng kementerian lembaga lain agar segera tuntas dan datanya sama? Karena ini beda-beda semua datanya,” ucap Saleh.
Sebagai informasi Kemensos menghapus sebanyak 6,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan karena tidak sinkron dengan data DTKS. Kemensos juga masih melakukan verifikasi 12,6 juta data DTKS.
Dari angka 12,6 juta itu, sebanyak 4 juta orang tercatat sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan namun belum terdata dalam DTKS. Kepesertaan PBI BPJS ke-4 juta orang ini bakal ditangguhkan hingga proses verifikasi data selesai.
Total peserta PBI BPJS Kesehatan terbaru menurut data Kemensos sebanyak 84.086.585 orang. Angka itu masih kurang dari kuota PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta orang. (H-2)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
Pratikno, mengatakan bahwa 10 tahun lalu, Indonesia mengambil keputusan berani dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Indonesia membutuhkan sistem kesehatan yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kapital.
BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya peran rumah sakit sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan juga telah melaksanakan Program Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai ajang talenta generasi muda yang berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai gotong royong
rumah sakit (RS) yang diduga tidak melakukan prosedur pengobatan pada anak suku Baduy Dalam karena terkendala administrasi perlu diperiksa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved