Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
ANGGOTA Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mendesak Kementerian Sosial agar segera menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera sinkron dengan data peserta PBI BPJS Kesehatan.
Ia mendesak agar data 4 juta orang yang belum masuk dalam DTKS namun terdaftar PBI BPJS Kesehatan segera tersinkronisasi. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkes, mengeluarkan sebanyak Rp160 miliar untuk subsidi kesehatan ke 4 juta orang tersebut.
“Karena ini non DTKS tidak diverifikasi itu ada 4 juta [orang] berarti ini menyangkut rupiah Rp160 miliar, kok Kemensos tenang-tenang saja?” kata Dewi di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/11).
Dewi juga mendesak agar Kemensos memasukkan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI ke dalam DTKS agar padan dengan data PBI BPJS. Hal itu perlu dilakukan agar kuota PBI BPJS Kesehatan terpenuhi.
Pasalnya dalam data terbaru Kemensos per November 2021, sebanyak 84.086.585 orang terdaftar sebagai PBI BPJS dan telah padan dengan DTKS. Namun kuota PBI BPJS Kesehatan berjumlah 96,8 juta orang, artinya masih tersisa 12 juta orang posisi kosong yang bisa diisi.
“Saya mempertanyakan komitmen Kemensos karena ini tentunya untuk transisi dari PBI ke DTKS ini seperti apa? Kami minta penjelasan kapan data ini bisa segera selesai,” ucap Dewi.
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Kemensos segera menetapkan kriteria PBI BPJS Kesehatan agar bisa dilakukan verifikasi dan validasi secepatnya.
Kemensos juga diminta bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah perbaikan data.
“Pertanyaan saya untuk Kemensos, ini kita menetapkan data PBI, verifikasi, validasi, dan menyampaikan hasilnya. Apakah Kemensos sudah menggandeng kementerian lembaga lain agar segera tuntas dan datanya sama? Karena ini beda-beda semua datanya,” ucap Saleh.
Sebagai informasi Kemensos menghapus sebanyak 6,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan karena tidak sinkron dengan data DTKS. Kemensos juga masih melakukan verifikasi 12,6 juta data DTKS.
Dari angka 12,6 juta itu, sebanyak 4 juta orang tercatat sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan namun belum terdata dalam DTKS. Kepesertaan PBI BPJS ke-4 juta orang ini bakal ditangguhkan hingga proses verifikasi data selesai.
Total peserta PBI BPJS Kesehatan terbaru menurut data Kemensos sebanyak 84.086.585 orang. Angka itu masih kurang dari kuota PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta orang. (H-2)
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan BPJS Kesehatan tidak akan gagal bayar di tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved