Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mendesak Kementerian Sosial agar segera menyelesaikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar segera sinkron dengan data peserta PBI BPJS Kesehatan.
Ia mendesak agar data 4 juta orang yang belum masuk dalam DTKS namun terdaftar PBI BPJS Kesehatan segera tersinkronisasi. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkes, mengeluarkan sebanyak Rp160 miliar untuk subsidi kesehatan ke 4 juta orang tersebut.
“Karena ini non DTKS tidak diverifikasi itu ada 4 juta [orang] berarti ini menyangkut rupiah Rp160 miliar, kok Kemensos tenang-tenang saja?” kata Dewi di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/11).
Dewi juga mendesak agar Kemensos memasukkan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI ke dalam DTKS agar padan dengan data PBI BPJS. Hal itu perlu dilakukan agar kuota PBI BPJS Kesehatan terpenuhi.
Pasalnya dalam data terbaru Kemensos per November 2021, sebanyak 84.086.585 orang terdaftar sebagai PBI BPJS dan telah padan dengan DTKS. Namun kuota PBI BPJS Kesehatan berjumlah 96,8 juta orang, artinya masih tersisa 12 juta orang posisi kosong yang bisa diisi.
“Saya mempertanyakan komitmen Kemensos karena ini tentunya untuk transisi dari PBI ke DTKS ini seperti apa? Kami minta penjelasan kapan data ini bisa segera selesai,” ucap Dewi.
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Kemensos segera menetapkan kriteria PBI BPJS Kesehatan agar bisa dilakukan verifikasi dan validasi secepatnya.
Kemensos juga diminta bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah perbaikan data.
“Pertanyaan saya untuk Kemensos, ini kita menetapkan data PBI, verifikasi, validasi, dan menyampaikan hasilnya. Apakah Kemensos sudah menggandeng kementerian lembaga lain agar segera tuntas dan datanya sama? Karena ini beda-beda semua datanya,” ucap Saleh.
Sebagai informasi Kemensos menghapus sebanyak 6,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan karena tidak sinkron dengan data DTKS. Kemensos juga masih melakukan verifikasi 12,6 juta data DTKS.
Dari angka 12,6 juta itu, sebanyak 4 juta orang tercatat sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan namun belum terdata dalam DTKS. Kepesertaan PBI BPJS ke-4 juta orang ini bakal ditangguhkan hingga proses verifikasi data selesai.
Total peserta PBI BPJS Kesehatan terbaru menurut data Kemensos sebanyak 84.086.585 orang. Angka itu masih kurang dari kuota PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta orang. (H-2)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
Pratikno, mengatakan bahwa 10 tahun lalu, Indonesia mengambil keputusan berani dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Indonesia membutuhkan sistem kesehatan yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kapital.
BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya peran rumah sakit sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan juga telah melaksanakan Program Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai ajang talenta generasi muda yang berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai gotong royong
rumah sakit (RS) yang diduga tidak melakukan prosedur pengobatan pada anak suku Baduy Dalam karena terkendala administrasi perlu diperiksa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved