Muhammadiyah: Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bermasalah

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada September 2021 secara resmi mengundangkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

"Sikap kritis Persyarikatan Muhammadiyah terhadap pembentukan Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 karena peraturan tersebut memiliki masalah formil dan materiil," terang Prof Lincolin Arsyad, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam siaran pers, Senin (8/11). 

Permasalahan formil meliputi dua hal, yaitu tidak memenuhi asas keterbukaan dan tidak tertib materi muatan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan menteri) harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan.

"Tidak terpenuhinya asas keterbukaan tersebut terjadi karena pihak-pihak yang terkait dengan materi Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak dilibatkan secara luas, utuh, dan minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan," kata dia. Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 juga disebut tidak tertib materi muatan karena terdapat dua kesalahan materi muatan yang mencerminkan ada pengaturan yang melampaui kewenangan.

Pertama, Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional. Kedua, Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi (Vide Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Vide Pasal 23 Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Selain itu, ia juga menyoroti masalah materiil dalam permen tersebut. "Pasal 1 angka 1 yang merumuskan norma tentang kekerasan seksual dengan basis ketimpangan relasi kuasa mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada satu faktor," kata dia. Padahal sejatinya multikausa serta bagi masyarakat Indonesia yang beragama, pandangan tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Agama Islam menjunjung tinggi kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam relasi kebaikan (muasyarah bil-ma'ruf) berbasis ahlak mulia. "Perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban (consent)," lanjut dia.

Selain itu, rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Standar benar dan salah dari aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi persetujuan dari para pihak. "Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah," papar dia.

Prof Lincolin juga menyatakan, Permen tersebut mengingkari nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta legalisasi perbuatan asusila berbasis persetujuan tersebut, bertentangan dengan visi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

"Sanksi penghentian bantuan dan penurunan tingkat akreditasi bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Pasal 19 Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak proporsional, berlebihan, dan represif," kata dia. Seyogianya, pemerintah lebih mengedepankan upaya pembinaan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menguatkan institusi pendidikan.

Persyarikatan Muhammadiyah menyampaikan tiga rekomendasi. Prof Lincolin Arsyad menyampaikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud dan Ristek) dalam menyusun kebijakan dan regulasi sebaiknya lebih akomodatif terhadap publik, terutama berbagai unsur penyelenggara Pendidikan Tinggi. Kemendikbud dan Ristek diminta memperhatikan tertib asas dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. "Standar pembentukan Peraturan Menteri sebaiknya ada tahapan public hearing, focus group discussion, dialog, dengar pendapat, jajak pendapat/survei, atau mekanisme lain yang pada prinsipnya bisa melibatkan dan mengakomodasi publik (para pemangku kepentingan terkait)," tegas dia.

Baca juga: KLHK Sebut Negosiasi Indonesia di COP-26 Mendapat Sinyal Positif

Kedua, Kemendikbud dan Ristek sebaiknya merumuskan kebijakan dan peraturan berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, Kemendikbud dan Ristek sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 agar perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara materil tidak terdapat norma yang bertentangan dengan agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (OL-14)