Kasus Covid-19 Negara Tetangga Meninggi, Pemerintah Upayakan Skrining Berlapis

JURU Bicara dan Koordinator Tim Pakar, Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan skrining berlapis di pintu masuk internasional. Hal itu dalam merespons peningkatan kasus covid-19 di sejumlah negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

"Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan upaya skrining berlapis pelaku perjalanan internasional," kata Prof Wiku kepada Media Indonesia.

Diketahui bahwa pada 30 Oktober 2021 kasus covid-19 harian di Malaysia bertambah 5.854 kasus dalam sehari. Demikian juga dengan Singapura bertambah 3.112 kasus, Thailand bertambah 9.224 kasus dan Vietnam bertambah 5.227 kasus.

Diduga bahwa peningkatan kasus itu akibat ulah varian Delta AY.4.2, seperti yang ditemukan di Singapura baru-baru ini. Varian Delta AY.4.2 menjadi kekhawatiran karena diyakini memicu peningkatan kasus di Inggris.

Sebelumnya, pemerintah telah membuka pintu masuk bagi 19 negara berdasarkan perkembangan kasus covid-19. Prof Wiku menjelaskan penetapan berdasarkan pertimbangan kasus terkini yaitu jumlah kasus konfirmasi di bawah atau sama dengan 50 kasus per 100.000 penduduk dengan positivity rate rendah atau kurang dari 5%.

Serta adanya perjanjian luar negeri yang telah dilakukan, misalnya travel corridor arangement. Masuknya wisatawan asing ke Indonesia nantinya hanya diperbolehkan dari Bandar Udara Provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja untuk keperluan berwisata. Di dua provinsi ini yang akan menjalankan simulasi protokol kesehatan di bidang pariwisata untuk turis asing.

"Sedangkan pengawasan mobilitas domestik wisatawan asing di Indonesia akan menjadi tanggungjawab daerah penyelenggara simulasi serta daerah penyangganya untuk mengawasi pergerakannya sesuai dengan kebijakan yang ada," lanjut Prof Wiku.

Disamping itu, pemerintah saat ini terus berupaya mempertahankan penanganan kasus covid-19 yang sedang terkendali. Diantaranya, pemerintah sedang menyusun strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun.

Kemudian melakukan peningkatan laju vaksinasi lansia terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk juga percepatan program vaksinasi untuk anak. Pemerintah juga menerapkan skrining berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional. Serta pengawasan kegiatan dan edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah tentang protokol kesehatan

Selain itu kebijakan PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan oleh warganya.

Sedangkan penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini, pada prinsipnya adalah uji coba pelonggaran mobilitas dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat dengan penuh kehati-hatian.

Satgas menyatakan, pengetatan metode testing menjadi PCR untuk moda transportasi udara wilayah Jawa -Bali dan non Jawa - Bali level 3 dan 4, merupakan bagian dari ujicoba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehati-hatian tersebut. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi kebijakan yang sekarang diterapkan, dan tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan di masa yang akan datang.

"Pengguna RT-PCR sebagai metode testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada metode testing rapid antigen. Sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos dapat dicegah. Sehingga mencegah orang tersebut menulari orang lain dalam suatu tempat dengan kapasitas padat," lanjut Prof Wiku

Terkait penentuan leveling kabupaten/kota, pendataan hasil leveling per kabupaten/kota telah diinput dengan berbagai metode. Baik yang konvensional maupun digital yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing daerah.

Data yang terkumpul untuk perhitungan indikator laju penularan maupun respon kesehatan ini diakumulasi dari data yang dikumpulkan dari sistem NAR (new all record) serta verifikasi dari setiap Dinas Kesehatan yang langsung melaporkan ke bagian Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) di Kementerian Kesehatan.

"Dan hasil level PPKM per kabupaten kota secara nasional dapat dipantau oleh publik pergerakannya di https://vaksin.kemkes.go.id di bagian situasi covid-19," tambah Prof Wiku. (H-2)