Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan selalu memegang teguh komitmen kemerdekaan pers dan memastikan insan media bisa secara bebas menyuarakan kepentingan publik.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia secara virtual, Jumat (29/10).
Ia menyadari, dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak sorotan yang ditujukan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Kritik dari berbagai kalangan datang silih berganti.
Jokowi pun menekankan bahwa pemerintah sama sekali tidak anti terhadap saran dan masukan dari masyarakat.
Baca juga: Sinergi Polri dan Masyarakat Kurangi Dampak Negatif Penggunaan Internet
"Kritik yang membangun itu sangat penting dan pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggung jawab agar membuahkan hasil yg diharapkan untuk kepentingan rakyat," ujar Jokowi.
Kepala negara memandang peran pers di era modern ini sangat krusial, terutama di tengah pandemi covid-19.
Jurnalis telah membantu pemerintah menyampaikan informasi yang akurat.
Di masa pagebluk, masyarakat dibanjiri oleh berbagai berita terkait kesehatan. Senua itu datang dengan cepat dan dampak yang ditimbulkan tidak kalah dahsyat dibandingkan pandemi itu sendiri.
"Di tengah banjirnya informasi, peran para jurnalis semakin penting. Mereka menjadi suluh dalam kegelapan, menjaga situasi tetap jernih, membangkitkan optimisme dan harapan di masyarakat," tuturnya.(OL-4)
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Sepekan terakhir, dunia pertelevisian diguncang kebijakan pemutusan hubungan kerja. Media cetak bahkan sudah lebih dulu diguncang PHK karena banyak yang berhenti terbit.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Dewan Pers mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut tuntas pelaku teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.
DARI sejarah pergerakan nasional, para perintis kemerdekaan umumnya berlatar belakang intelektual cum-jurnalis.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Departemen Kehakiman AS di bawah Pam Bondi mengambil langkah ekstrem dengan menyita perangkat wartawan Hannah Natanson terkait penyelidikan kebocoran dokumen rahasia.
Demokrasi tak alergi atas masukan dan kritik dari dan oleh rakyat. Demokrasi juga tidak tuna-'teguran' dan 'koreksian'. Sebagai konsep, demokrasi tidak pernah 'kaku' dan 'beku'.
AKADEMISI Usman Kansong mengatakan pencabutan kartu pers liputan istana dengan alasan wartawan bertanya di luar konteks merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers.
Dewan Pers mendesak Istana, dalam hal ini, Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), memulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia.
BPMI Setpres didesak meminta maaf dan mengembalikan ID liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved