Kamis 28 Oktober 2021, 14:15 WIB

Curah Hujan Meningkat karena La Nina, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Curah Hujan Meningkat karena La Nina, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Antara
Ilustrasi

 

INTENSITAS bencana hidrometeorologi basah yang cenderung meningkat, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siap siaga. Menghadapi potensi tersebut, khususnya kesiapsiagaan menghadapi La Nina.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyebut pihaknya telah meminta BPBD provinsi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), potensi La Nina dapat terjadi pada periode Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022.

"Fenomena ini merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan. Puncak musim hujan juga diprediksi akan dominan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2022," kata Prasinta Dewi dalam keterangannya Kamis (28/10).

Menurut catatan historis menunjukkan bahwa La Nina pada 2020 lalu menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia hingga 20% sampai dengan 70%dari kondisi normalnya.

"Peningkatan curah hujan ini berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang," sebutnya.

Prasinta meminta BPBD provinsi untuk menyikapi potensi ancaman terkait dengan fenomena La Nina tersebut. Beberapa langkah kesiapsiagaan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti hingga ke tingkat kabupaten dan kota sehingga masyarakat dapat selamat dari ancaman bahaya.

Sebelumnya, bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia membutuhkan penanganan darurat yang efektif dan efisien. Berbagai kejadian yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur atau pun perumahan ini merupakan tantangan BPBD, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dalam melakukan upaya respons.

Penanganan darurat yang efektif dan efisien adalah langkah prioritas yang harus dilakukan di saat krisis atau pun bencana, seperti perbaikan prasarana dan sarana vital untuk pemulihan fungsi pelayanan publik maupun pelayanan dasar warga terdampak bencana.

Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Zaenal Arifin mengatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur BPBD dalam mengelola infrastruktur darurat menjadi hal penting dalam melakukan penanganan darurat bencana yang efektif dan efisien.

"Dalam kondisi darurat bencana, perbaikan prasarana dan sarana vital menjadi hal penting untuk dilakukan secara efektif dan efisien yang didukung dengan peningkatan kapasitas aparatur BPBD sebagai pengelola infrastruktur darurat ketika terjadi bencana di daerah tertentu," ujar Zaenal dalam laporannya pada kegiatan Pendampingan Pengelola Infrastruktur Darurat di Bandung, Senin (25/10).

Kepala Bidang Pencegahan Edy Heryadi, yang mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan peran para stakeholders juga harus dioptimalkan dalam mendukung upaya penanganan darurat bencana, khususnya perbaikan infrastruktur.

"Pengelolaan infrastruktur darurat akan berjalan dengan maksimal dengan mengoptimalkan peran para stakeholders," ujar Edy.

Edy menambahkan bahwa pengelolaan penanganan infrastruktur saat kondisi darurat bencana akan lebih terbantu dengan standar pelayanan yang kolaboratif dari hulu ke hilir.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, turut mengapresiasi giat yang diselenggarakan oleh BNPB melalui Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat untuk membangun keterpaduan dalam pengambilan kebijakan pada saat darurat bencana.

"Kegiatan seperti ini menjadi langkah untuk membangun komunikasi dan koordinasi agar terbangun keterpaduan dalam menjalankan operasional kebijakan pada saat darurat bencana," tutur Lilik.

Adapun harapan pembentukan sumber daya manusia yang dihasilkan dalam pelaksanaan pendampingan pengelola infrastruktur darurat.

Pertama, memiliki pengetahuan dan konsistensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pelaksanaan penanganan darurat. Kedua, mampu berkoordinasi dalam peran strategis untuk perumusan kebijakan.

Ketiga, memiliki kemampuan pelaksanaan peran komando bagi para aparatur yang menjalankan penanganan infrastruktur darurat. Terakhir, meningkatkan kemampuan peran pelaksana kebijakan dan pengenalian baik dalam ruang lingkup internal maupun antar stakeholder sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Lilik menambahkan dengan adanya beragam pengalaman penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD, dapat menjadi dasar perumusan aktivitas penanganan darurat bencana yang efektif dan efisien.

"Banyak pengalaman yang pastinya dimiliki oleh BPBD dalam giat penanggulangan bencana. Pengalaman tersebut sebagai area belajar dan kita bisa ambil referensi hal yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan pada penanganan bencana berikutnya yang lebih baik," ujar Lilik.

Manajemen bencana
Lilik juga menyampaikan paradigram penanggulangan bencana yang berubah dari Hyogo Framework for Action (2005 – 2015) yang menekankan pada manajemen bencana, kini berubah menjadi manajemen risiko bencana yang terangkum dalam Sendai Framework for Action (2015 – 2030).

Ia memberikan pemahaman pengurangan risiko bencana bukan hanya pada prabencana saja, melainkan mencakup siklus penanggulangan bencana, yaitu pra, saat dan pascabencana.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional BNPB tahun 2021 dan diharapkan seluruh peserta akan memiliki kapasitas serta kompetensi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya bagi perbaikan maupun penyediaan infrastruktur darurat bagi pulihnya fungsi-fungsi pelayanan publik bagi masyarakat korban dan masyarakat terdampak bencana.

Kegiatan ini diikuti oleh 76 peserta yang merupakan BPBD dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Selama penyelenggaraan kegiatan, peserta akan diberikan materi tentang penanganan dan pengelolaan infrastruktur darurat terdampak bencana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Narasumber yang mengisi kegiatan ini berasal dari BNPB dan sektor-sektor yang terkait dengan penanganan infrastruktur darurat, baik dari segi teknis maupun manajemen, termasuk juga pengendalian akuntabilitasnya. (H-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

21 Daerah Alami Peningkatan Kasus, Pemda Diminta Tingkatkan Pelacakan Kontak

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 14:56 WIB
Adapun, sejumlah daerah tersebut mengalami peningkatan kasus akibat klaster komunitas, mulai dari klaster sekolah, perkatoran, pasar, dan...
dok.mi

Apa Sih Hipotesis Itu? Ini Contohnya Biar Kamu Tau

👤Sofia 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 13:30 WIB
KITA seringkali mendengar kata hipotesis, tapi belum tau pasti apa...
ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

BMKG Catat Terdapat Peningkatan Aktivitas Gempa pada November

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 12:00 WIB
Gempa signifikan dengan magnitudo di atas 5,0 (M>5,0) terjadi sebanyak 11 kali atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya