Pemerintah Mau Terapkan PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Itu Keliru

PEMERINTAH bakal menerapkan aturan tes PCR di semua moda trasnportasi. Namun, keputusan itu dinilai keliru oleh epidemiolog dari Griffith University, yakni Dicky Budiman.

Menurutnya, tes PCR merupakan gold standard bagi penegakan diagnosis covid-19. Akan tetapi, penggunaan tes PCR untuk strategi kesehatan masarakat bukan hal yang tepat.

"Penggunaan PCR untuk strategi kesehatan masyarakat tidak cost effective dan akan melahirkan beban baru. Mulai dari beban yang ditanggung fasilitas kesehatan untuk memenuhi SDM, hingga beban biaya pada masyarakat," ujar Dicky saat dihubungi, Rabu (27/10).

Walau pemerintah telah menetapkan batas atas tarif PCR sebesar Rp275 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa-Bali, namun penetapan harga itu tetap dipertanyakan. Dalam hal ini, apakah sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Di Amerika Serikat saja, wilingness to pay untuk testing hanya US$5. Itu negara yang jauh lebih kaya dari kita. Artinya, kita pasti di bawah itu. Mungkin di kisaran Rp50 ribu," pungkas Dicky.

Lebih lanjut, dia menyoroti persoalan alat pemeriksaan PCR yang belum banyak diproduksi di Indonesia, sehingga harus impor. Hal itu akan menimbulkan masalah baru bagi provider di lapangan untuk memenuhi permintaan publik.

"Sebagai solusi, jangan paksakan pakai PCR. Bukan berarti PCR jelek, tapi masih ada solusi yang sifatnya win-win solution, yaitu tes antigen. Ini yang harus diterapkan, agar harganya menguntungkan publik, tapi tidak mengurangi kualitas," tutupnya.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti