Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAWASAN terhadap perilaku masyarakat di ruang publik harus konsisten dilakukan agar disiplin menjalankan kegiatan sesuai protokol kesehatan (prokes) tidak diabaikan.
"Hasil evaluasi yang dilakukan Satgas Covid-19 terhadap perilaku masyarakat dalam berkegiatan di ruang publik harus ditindaklanjuti dengan konsisten agar disiplin menjalankan norma baru di ruang publik terus terjaga," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/10). Berdasarkan pantauan Satgas Covid-19 pada rentang waktu 4-10 Oktober 2021, terdapat 73 dari 368 kabupaten dan kota memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%.
Selain itu, masih terdapat 78 kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%. Menurut Lestari, hasil-hasil evaluasi terhadap perkembangan perilaku masyarakat di ruang publik harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam rangka pembentukan norma-norma baru dalam berkegiatan di ruang publik.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai pengawasan dan edukasi terhadap masyarakat harus konsisten dilakukan sehingga kebiasaan baru yang sesuai dengan prokes bisa diterapkan dengan baik. Dia berharap, para pemangku kepentingan di daerah mampu mendukung warganya dalam proses perubahan perilaku menuju pembentukan norma baru dalam berkegiatan.
Kepatuhan dalam menjalankan prokes dan konsistensi dalam tracing dan testing menjadi penting, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dalam menghadapi sejumlah potensi peningkatan kembali penyebaran virus korona. Pembukaan kembali sejumlah kegiatan di area publik, tegas Rerie, menjadi tantangan tersendiri dari para pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaannya.
Rerie berharap para pemangku kepentingan tetap konsisten dalam menegakkan peraturan dalam sejumlah kegiatan di ruang publik. Konsistensi dalam pengawasan perlu dikedepankan agar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap disiplin menjalankan protokol kesehatan terus meningkat.
Baca juga: Optimalkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyintas, Ibu Hamil, dan Anak-anak
Sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, tegas Rerie, harus diterapkan secara tepat agar publik terus berlatih untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku di masa pandemi ini. (RO/OL-14)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved