Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menerima hampir 20 ribu aduan terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) tahap I 2021. Aduan tersebut berasal dari seluruh wilayah.
"Hingga kini kami menerima sedikitnya yang masuk ke link PB PGRI sebanyak 19.989 pengaduan," kata Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir saat dihubungi, Minggu (3/10).
PGRI sendiri membuat link pengaduan guru honorer mulai dari persiapan hingga usai seleksi PPPK. PGRI meramu 15 masalah yang dihadapi guru honorer dalam menghadapi seleksi PPPK.
Pengaduan rata-rata terkait dengan soal ujian yang tidak sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
Baca juga : Pemda Minim Penuhi Hak Anak Dalam Pembangunan
"Kami buat link pengaduan guru honor karena selama persiapan kami membimbing lewat LMS Berkhidmat Untuk Guru Belajar Sepanjang Hayat sebanyak 186.237 peserta guru honor dari seluruh Indonesia. Setelah selesai tes seleksi PPPK kami pun PB PGRI menyiapkan link pengaduan masalah seleksi PPPK 2021," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Plt Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto menjelaskan saat ini Pertemuan dengan Panselnas saat ini sedang dilaksanakan. Pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 akan disampaikan sesegera mungkin setelah koordinasi dengan Panselnas selesai.
"Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya, serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
Penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 merupakan kesepakatan bersama dengan Komisi X DPR RI yang bertujuan untuk memberi waktu bagi Kemendikbud-Ristek untuk memperjuangkan kemudahan-kemudahan tambahan bagi para peserta seleksi ASN PPPK.
"Peserta yang sudah lolos formasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya," pungkasnya. (OL-2)
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Instansi pemerintah juga telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketika mengangkat PPPK.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
PGRI mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Perlindungan Guru secara eksplisit dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
Sejumlah guru membeli makanan tradisional jenang saat aksi borong dagangan di Pasar Bawang, Kota Kediri, Jawa Timur.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
TKA merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan pada nilai integritas dan kejujuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved