Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk menjaga persatuan. Caranya dengan meningkatkan pemikiran kritis, tidak cepat memercayai informasi dan tidak menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertugas memantau konten dan mengambil tindakan terhadap konten yang bersifat negatif dengan langkah kontra narasi dan take down," ujar Dirjen Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong dalam seminar virtual, Kamis (30/9).
"Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk melawan berita bohong dan misinformasi," imbuhnya.
Baca juga: Mahfud MD Ajak Perguruan Tinggi Lawan Hoaks
Dalam seminar virtual yang dimoderatori jurnalis Media Indonesia Emir Chairullah, turut dihadiri Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah Abdul Rohim Gazali, jurnalis Edna C.Pattisina, Ketua LHKP PP Muhammdiyah Agus HS. Reksoprodjo dan pengamat media sosial Ismail Fahmi.
Lebih lanjut, Usman menegaskan bahwa Kominfo terus menggencarkan upaya melawan hoaks dan misinformasi yang mengancam kedamaian di Tanah Air. Pihaknya pun menyebarluaskan dan mensosialisasikan literasi digital di tengah masyarakat.
"Itu supaya masyarakat tidak mudah terpapar hoaks dan misinformasi. Saya kira tujuan lebih tingginya meningkatkan pemanfaatan dunia maya yang produktif dan positif," pungkasnya.(OL-11)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Perlindungan ruang digital memerlukan langkah komprehensif yang mencakup edukasi publik dan penguatan kapasitas pengguna dalam memahami risiko siber.
Dibandingkan menerapkan pelarangan akses secara total, YouTube memilih pendekatan fitur perlindungan yang terintegrasi dan berbasis usia.
Pendekatan yang terlalu keras atau sepihak untuk membatasi penggunaan medsos justru berisiko membuat anak memberontak.
Paparan media sosial yang terlalu dini berisiko mengganggu regulasi emosi, pembentukan identitas diri, hingga menurunkan kualitas interaksi sosial nyata.
Pembatasan yang tepat, bukan larangan total, dapat mengurangi risiko overstimulasi akibat konten instan, kecemasan sosial karena sering membandingkan diri serta paparan bahaya.
PP Tunas dapat menjadi tameng bagi orangtua untuk menjaga anak mereka akan bahaya penggunaan media sosial secara berlebih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved