Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
YOUTUBE Indonesia memperkuat komitmen pelindungan pengguna muda di ruang digital seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.
Dibandingkan menerapkan pelarangan akses secara total, YouTube memilih pendekatan fitur perlindungan yang terintegrasi dan berbasis usia.
"Pendekatan ini memberikan insentif untuk terciptanya fitur perlindungan terintegrasi serta pengalaman digital yang sesuai dengan usia bagi kaum muda, daripada menerapkan pelarangan secara menyeluruh," tulis YouTube Indonesia dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/3).
YouTube menempatkan peran orangtua sebagai pengendali utama melalui sejumlah fitur teknis. Salah satunya adalah pengaturan durasi tayangan pada YouTube Shorts yang memungkinkan orangtua membatasi waktu menonton hingga nol menit.
Selain itu, YouTube memperkenalkan teknologi verifikasi usia berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi inferensi usia ini dijadwalkan meluncur jauh sebelum tenggat waktu penerapan PP Tunas pada Maret 2027.
Integrasi ini juga mencakup aplikasi Family Link yang memungkinkan orangtua untuk:
Bagi pengguna di bawah usia 18 tahun, YouTube telah mengaktifkan fitur perlindungan otomatis guna mendukung kesejahteraan digital, di antaranya:
YouTube menilai, pembatasan akun secara menyeluruh bagi pengguna di bawah 16 tahun justru berisiko. Hal tersebut dianggap dapat membuat pengguna muda kehilangan akses terhadap fitur keamanan dan pengawasan orang tua yang telah terintegrasi dalam sistem.
Selain pembaruan fitur, YouTube Indonesia juga berfokus pada penguatan literasi digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti:
Ke depannya, YouTube mendorong pemerintah untuk terus melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan berbasis risiko.
YouTube juga menyatakan kesiapannya mengikuti mekanisme penilaian mandiri dalam implementasi PP Tunas guna menjaga standar keamanan digital anak di Indonesia. (Ant/Z-1)
Selain AI, gim daring populer seperti Roblox dan Minecraft juga dinilai menghadirkan risiko karena anak-anak sering kali sulit membedakan antara dunia gim dan realitas.
DKI mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dari potensi dampak negatif akibat konsumsi yang belum sesuai usia.
Paparan media sosial yang terlalu dini berisiko mengganggu regulasi emosi, pembentukan identitas diri, hingga menurunkan kualitas interaksi sosial nyata.
Pada usia dini hingga remaja awal, anak masih membutuhkan pengalaman konkret untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial-emosional, dan psikomotoriknya.
Pengamat sebut aturan ini lemah penegakannya (weak enforcement), karena perangkat pengawasnya kurang dan ada masalah integritas.
Pendekatan yang terlalu keras atau sepihak untuk membatasi penggunaan medsos justru berisiko membuat anak memberontak.
Paparan media sosial yang terlalu dini berisiko mengganggu regulasi emosi, pembentukan identitas diri, hingga menurunkan kualitas interaksi sosial nyata.
Pembatasan yang tepat, bukan larangan total, dapat mengurangi risiko overstimulasi akibat konten instan, kecemasan sosial karena sering membandingkan diri serta paparan bahaya.
PP Tunas dapat menjadi tameng bagi orangtua untuk menjaga anak mereka akan bahaya penggunaan media sosial secara berlebih.
KEBIJAKAN pembatasan media sosial bagi anak melalui Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 dinilai sebagai langkah penting untuk melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved