PP Tunas Langkah Positif yang Dilakukan Pemerintah, Kawal Implementasinya

PEMERHATI pendidikan sekaligus CEO Jurusanku, Ina Liem, mengatakan bahwa mengingat data menunjukkan sekitar 80% anak Indonesia sudah mengakses internet dengan rata-rata durasi hingga 7 jam per hari, menurutnya PP Tunas menjadi langkah yang positif untuk diambil pemerintah. 

“Apabila tidak terkendali, pola ini jelas tidak sehat baik dari sisi kesehatan mental, kualitas tidur, maupun potensi paparan konten yang tidak sesuai usia,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (29/3). 

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pembatasan saja sebetulnya tidak cukup. Harus ada aktivitas pengganti yang sama menyenangkan, sehingga anak tidak merasa ‘kehilangan’. 

Baca juga : TikTok Ungkap Sederet Upaya untuk Patuhi Implementasi PP Tunas

“Di sini, permainan tradisional yang kolaboratif perlu kembali digalakkan, karena terbukti lebih melatih empati, interaksi sosial, dan kemampuan bekerja sama,” urai Ina Liem. 

Oleh sebab itu, yang tidak kalah penting perlu dilakukan pemerintah juga ialah aspek sosialisasi. Pemerintah perlu memastikan pesan kebijakan ini dipahami secara konsisten di masyarakat, salah satunya melalui pelatihan bagi para pembicara parenting dan psikolog. 

“Mereka adalah pihak yang sehari-hari menjadi rujukan orang tua. Jika narasi yang disampaikan tidak selaras, kebijakan bisa disalahartikan, dianggap terlalu membatasi. Karena pada akhirnya, yang menjalankan kebijakan ini di rumah adalah orang tua, bukan pemerintah,” tegasnya. 

Baca juga : Psikolog UI Ingatkan Risiko Digital pada Anak

Secara terpisah, pengamat pendidikan sekaligus Rektor Institut Media Digital Emtek (IMDE), Totok Amin Soefijanto, mengatakan bahwa PP Tunas merupakan inisiatif yang baik namun terlambat untuk dilakukan. 

“Aturan ini bagus niatnya, tapi terlalu lemah & lambat (too little, too late). Kita sudah heboh masalah dampak medsos (media sosial) sudah sejak lama, bahkan sebelum pandemi. Namun, disayangkan, eksekusinya lambat. Mungkin bisa Komdigi bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” tegasnya. 

“Aturan ini lemah penegakannya (weak enforcement), karena perangkat pengawasnya kurang dan ada masalah integritas. Judol, contohnya. Masyarakat masih ragu apakah pemerintah mampu menindak mereka-mereka yang melanggar? Bagaimana dan siapa yang berwenang? Alhasil, PP ini bagus untuk pencitraan saja,” pungkas Totok. (H-2)