Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Ketenagekerjaan (Kemnaker) akan memperluas cakupan penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional . Hal itu dilakukan setelah koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan.
"Sisa anggaran BSU akan menyasar 1,79 juta pekerja. Anggaran yang diberikan Komite PEN untuk program BSU sebesar Rp8,7 Triliun untuk 8,78 juta pekerja terdampak pandemi covid-19," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan pers, Rabu (29/9).
Baca juga: Tersalurkan Rp9,4 Triliun, Kemnaker Bongkar Masalah BSU Pekerja
Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa realisasi dan progres program BSU sudah tersalur kepada 6,99 juta pekerja/buruh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,9 triliun. “Alhamdulillah per hari ini mengalami progress yang signifikan dari target 8,78 juta pekerja," imbuhnya.
Dia memerinci data calon penerima BSU yang diterima kemenaker sejumlah 8,50 juta calon penerima. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bantuan sosial (bansos) atau menerima program bansos lain.
Baca juga: Asosiasi Desa Wisata Tolak Sertifikasi CHSE Berbayar
Menurutnya, data tersebut tidak memenuhi syarat penerima program BSU. "Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," terang Indah.
Program BSU pada 2021 sedianya ditargetkan rampung dan tersalurkan kepada penerima hingga akhir Oktober mendatang. Adapun penerima harus memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.(OL-11)
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved