Asosiasi Desa Wisata Tolak Sertifikasi CHSE Berbayar

KETUA Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) Andi Yuwono menegaskan bahwa pihaknya menolak sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang berbayar hingga Rp15 juta. 

Hal ini mengikuti langkah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang juga keberatan atas pembayaran sertifikasi tersebut. "Tidak mau, karena desa wisata ini social enterprise (wirausaha sosial), bukan sekedar profit oriented," ujar Andi dalam diskusi virtual, Rabu (29/9).

Andi menjelaskan selama ini pelaku usaha yang menggerakan desa wisata ikut terdampak pandemi covid-19. Dengan adanya pemberlakuan sertifikasi CHSE berbayar, jelas akan memberatkan keberlangsungan usaha.

Baca juga: PHRI Tolak Program Sertifikasi CHSE yang Digagas Sandiaga

Menurutnya, desa wisata yang tersertifikasi standar protokol kesehatan masih sangat kecil atau di bawah 1% dari total 1.838 desa wisata. "Untuk menghidupi keseharian saja masih sulit. Masih punya tanggung jawab sosial juga. CHSE berbayar ini tentu sulit bagi kami," pungkasnya.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan pihaknya sudah membuat dan memberlakukan standar protokol kesehatan dengan cara verifikasi, bukan sertifikasi.

Baca juga: PON XX Papua Momentum Berdayakan Wisata Olahraga

"Pada waktu kasus covid-19 pertama di 2 Maret (2020), pada 5 Maret PHRI sudah bikin panduanya. Ini ada verifikasi yang kita lakukan. Manakala (CHSE) ini mandatori dan suruh berbayar, ini masalah," tutur Haryadi.

Sejatinya, Hariyadi mendukung langkah pemerintah dalam penerapan CHSE yang tidak berbayar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya memulihkan ekonomi nasional, yang kini sudah ada pelonggaran aktivitas selama PPKM.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno meminta agar tidak ada pihak atau lembaga yang sengaja memonopoli pembayaran untuk sertifikasi CHSE. Dia pun berjanji akan mendiskusikan keluhan ini dengan PHRI, yang menjadi mitra penting pemerintah dalam mengembangkan sektor parekraf.(OL-11)