Rabu 29 September 2021, 16:21 WIB

Asosiasi Desa Wisata Tolak Sertifikasi CHSE Berbayar

Insi Nantika Jelita | Humaniora
Asosiasi Desa Wisata Tolak Sertifikasi CHSE Berbayar

Antara
Warga mengenakan busana adat di Desa Wisata Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali.

 

KETUA Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) Andi Yuwono menegaskan bahwa pihaknya menolak sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang berbayar hingga Rp15 juta. 

Hal ini mengikuti langkah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang juga keberatan atas pembayaran sertifikasi tersebut. "Tidak mau, karena desa wisata ini social enterprise (wirausaha sosial), bukan sekedar profit oriented," ujar Andi dalam diskusi virtual, Rabu (29/9).

Andi menjelaskan selama ini pelaku usaha yang menggerakan desa wisata ikut terdampak pandemi covid-19. Dengan adanya pemberlakuan sertifikasi CHSE berbayar, jelas akan memberatkan keberlangsungan usaha.

Baca juga: PHRI Tolak Program Sertifikasi CHSE yang Digagas Sandiaga

Menurutnya, desa wisata yang tersertifikasi standar protokol kesehatan masih sangat kecil atau di bawah 1% dari total 1.838 desa wisata. "Untuk menghidupi keseharian saja masih sulit. Masih punya tanggung jawab sosial juga. CHSE berbayar ini tentu sulit bagi kami," pungkasnya.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan pihaknya sudah membuat dan memberlakukan standar protokol kesehatan dengan cara verifikasi, bukan sertifikasi.

Baca juga: PON XX Papua Momentum Berdayakan Wisata Olahraga

"Pada waktu kasus covid-19 pertama di 2 Maret (2020), pada 5 Maret PHRI sudah bikin panduanya. Ini ada verifikasi yang kita lakukan. Manakala (CHSE) ini mandatori dan suruh berbayar, ini masalah," tutur Haryadi.

Sejatinya, Hariyadi mendukung langkah pemerintah dalam penerapan CHSE yang tidak berbayar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya memulihkan ekonomi nasional, yang kini sudah ada pelonggaran aktivitas selama PPKM.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno meminta agar tidak ada pihak atau lembaga yang sengaja memonopoli pembayaran untuk sertifikasi CHSE. Dia pun berjanji akan mendiskusikan keluhan ini dengan PHRI, yang menjadi mitra penting pemerintah dalam mengembangkan sektor parekraf.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

9,9 Juta Lansia Terproteksi Vaksin Covid-19 Dua Dosis

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 09:18 WIB
Sebanyak 15.293.753 lansia telah menerima vaksin dosis pertama. Jumlah itu sama dengan 70,96 persen dari target vaksinasi...
Ist

Youtuber dengan 10 Ribu Subcriber Miliki Jalur Khusus Masuk UPN Veteran

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 06:00 WIB
Calon mahasiswa dengan prestasi di bidang olimpiade sains, olahraga, dan seni dalam tiga tahun terakhir dapat kemudahan masuk program studi...
Antara

Kasus Positif di Kaltim Bertambah 14 Orang

👤Ant 🕔Jumat 21 Januari 2022, 23:31 WIB
Sedangkan tambahan satu kasus kesembuhan terjadi di wilayah Kutai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya