Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BANTUAN Subsidi Upah (BSU) pekerja telah memasuki tahap 5. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan ke 4,9 juta lebih buruh atau penerima yang sesuai kriteria dengan anggaran triliunan rupiah.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan, sejumlah masalah yang ditemukan pihaknya.
"Dana yang telah disalurkan hingga saat ini per 24 September, sebesar Rp4,9 triliun yang terdiri dari rekening existing Bank Himbara dan burekol," ujarnya dalam rilis resmi, Jumat (24/9).
Ditegaskan Indah Anggoro Putri, dalam penyaluran BSU melalui rekening Himbara selama ini, ditemukan permasalahan peli. Pertama ialah komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron. Masalah ini akhirnya mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.
Baca juga : Perdana, Ekspor Gurita Aceh ke Jepang Senilai Rp885 Juta
"Kedua, terbatasnya sumber daya Bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif," bebernya.
Masalah berikutnya, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA.
Total data calon penerima BSU yang dikirimkan BP Jamsostek sebanyak 7.748.630 calon penerima.
Lalu, ada juga perusahaan yang menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU.
Indah menambahkan, seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari pengaduan masyarakat ke PHI melalui media sosial maupun pesan jaringan pribadi.
"Tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk ditindaklanjuti," pungkasnya. (OL-2)
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada 2045, diproyeksi jumlah tenaga kerja Indonesia akan mencapai 233 juta, dan berdasarkan data dari A.T. Kearney (2023) disebutkan bahwa 50% tenaga kerja Indonesia perlu dilatih.
Kartu kuning atau AK1 adalah kartu tanda pencari kerja yang berguna untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah (PNS) maupun swasta yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan.
Peserta dapat mengikuti pelatihan baik secara daring maupun campuran antara pelatihan daring dan langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022.
Dari 115 juta pendaftar, terangnya terdapat 84 juta orang terverifikasi dan yang dinyatakan diterima berjumlah 12,8 juta.
Belva menyatakan dalam proses pemilihan mitra pelatihan kartu prakerja tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
KIS gratis dari pemerintah? Dapatkan! Panduan lengkap cara mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, syarat, dan manfaatnya. Cek di sini sekarang!
BPIP waspadai potensi kerusakan dari kekuasaan pemerintah yang bersifat absolut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved