Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Komisi IV DPR RI menyambut baik langkah yang diambil pemerintah dalam mengakhiri pernyataan kehendak antaran pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia tentang kerja sama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan(Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation/REDD+).
Anggota Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar mengungkapkan, pengakhiran kerja sama tersebut dapat dilakukan asal jangan sampai merugikan posisi Indonesia.
"Selama tetap di dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan," kata Effendi saat dihubungi, Selasa (14/9).
Baca juga: BMKG Imbau Jakarta Waspada Banjir Tiga Hari ke Depan
Perjanjian tersebut, menurut dia, hanyalah salah satu instrumen dari sekian banyak langkah Indonesia dalam menanggulangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Selama Pemerintah masih berkomitmen, pemutusan kerja sama REDD+ ini tidak mempengaruhi sama sekali terhadap konsistensi Indonesia dalam pemenuhan target pengurangan emisi menurutnya tidak ada yang salah.
Terlebih, lanjut dia, pernyataan Pemerintah melalui Kemenlu RI juga jelas bahwa Keputusan Pemerintah RI tersebut diambil melalui proses konsultasi intensif dan mempertimbangkan tidak adanya kemajuan konkret dalam implementasi kewajiban pemerintah Norwegia untuk merealisasikan pembayaran result based payment (RBP) atas realisasi pengurangan emisi Indonesia sebesar 11,2 juta ton CO2eq pada tahun 2016/2017, yang telah diverifikasi oleh lembaga internasional.
"Hal tersebut sudah menjadi alasan yang cukup menurut saya untuk mengakhiri perjanjian yang dimaksud, karena sudah seyogianya perjanjian antarnegara yang dilakukan Pemerintah harus juga menguntungkan posisi Negara Indonesia, apabila tidak ada hal yang konkret, lebih baik diakhiri," beber Effendi.
Baca juga: IPB Rencanakan PTM Terbatas Dimulai Oktober 2021
Belum lagi pernyataan Kemlu yang menyebutkan bahwa Indonesia telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, termasuk merealisasikan sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini tentu merupakan sebuah bukti bahwa dengan berakhirnya perjanjian tersebut tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia bagi pemenuhan target pengurangan emisi.
"Menurut saya, skema perjanjian yang bisa menjamin kerja sama pengurangan emisi yang kokoh harus menyertakan pedoman dan pengamanan yang memastikan bahwa manfaat perjanjian tersebut akan menyentuh masyarakat yang menjaga dan melindungi hutan dan keragaman hayati secara progresif," pungkas Effendi.
Seperti diketahui, pemerintah RI memutuskan untuk mengakhiri Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia tentang Kerja Sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation/REDD+), terhitung mulai tanggal 10 September 2021.
Pengakhiran LoI REDD+ tersebut disampaikan melalui Nota Diplomatik, sesuai ketentuan Pasal XIII LoI REDD+, kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.
"Keputusan Pemerintah RI tersebut diambil melalui proses konsultasi intensif dan mempertimbangkan tidak adanya kemajuan konkret dalam implementasi kewajiban pemerintah Norwegia untuk merealisasikan pembayaran Result Based Payment (RBP) atas realisasi pengurangan emisi Indonesia sebesar 11,2 juta ton CO2eq pada tahun 2016/2017, yang telah diverifikasi oleh lembaga internasional," kata Kementerian Luar Negeri dalam keterangan resmi, Sabtu (11/9).
Kemenlu memastikan, pemutusan kerjasama REDD+, tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia bagi pemenuhan target pengurangan emisi.
Indonesia telah mencatatkan kemajuan yg signifikan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian Paris (Paris Agreement) yg telah diratifikasi pemerintah Indonesia, termasuk merealisasikan sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs).
"Capaian Indonesia antara lain dapat dilihat dari laju deforestrasi terendah selama 20 tahun yang dicapai dalam tahun 2020, serta penurunan signifikan luasan kebakaran hutan di Indonesia," pungkasnya.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Hingga kini penyebab kematian diplomat Kemenlu itu belum diketahui, apakah bunuh diri atau korban pembunuhan.
SATRIA Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, kembali menarik perhatian publik setelah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia.
MANTAN prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan publik setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan jajaran Kementerian Luar Negeri menyampaikan apresiasi kepada Myanmar yang telah memberikan amnesti ke selebgram berinisial AP.
INDONESIA mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Suriah yang mengakibatkan pemburukan situasi keamanan di negara tersebut.
Hal itu terlihat dari kondisi lilitan lakban yang menutupi semua wajah dan posisi tubuh yang tidak menunjukkan ada tanda-tanda gelagapan akibat pernafasan tersumbat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved