Indonesia Serukan Perdamaian dan Penyelesaian Konflik PerbatasanThailand-Kamboja

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Jumat (25/7) mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang memanas. Kemenlu RI menyatakan keprihatinan dan mengikuti secara seksama perkembangan situasi di wilayah perbatasan tersebut.

Pemerintah Indonesia mendorong kedua negara untuk menempuh jalur damai dalam menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung.

Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perdamaian kawasan dan menyatakan keyakinannya bahwa sebagai sesama anggota ASEAN, baik Thailand maupun Kamboja memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya stabilitas regional.

Baca juga : Sejarah dan Akar Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja yang Kembali Memanas

"Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama," demikian pernyataan resmi Kemenlu RI.

Konflik di perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas dalam beberapa hari terakhir dengan korban jiwa dan sekitar 100 ribu warga sipil terpaksa mengungsi. Selain menyampaikan sikap diplomatik, Kemlu RI menegaskan pemerintah secara aktif memantau WNI yang berada di kedua negara.

“Pemerintah Republik Indonesia juga terus memantau keselamatan dan keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terdampak,” ujar Kemlu dalam pernyataan tertulis.

Baca juga : 100.000 Warga Mengungsi, 14 Tewas Akibat Bentrok Berdarah Thailand–Kamboja

Menanggapi situasi yang berkembang, KBRI di Bangkok sebelumnya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di Thailand agar tetap waspada, tidak panik, dan menghindari kawasan perbatasan Thailand-Kamboja.

WNI juga diminta untuk melakukan lapor diri serta mengikuti informasi resmi dari KBRI dan otoritas setempat.

Langkah serupa juga disampaikan oleh KBRI Phnom Penh di Kamboja. KBRI Phnom Penh mengimbau seluruh WNI di negara tersebut untuk menghindari atau membatasi perjalanan ke daerah yang terdampak konflik demi keselamatan diri. (H-3)