Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kebijakan pengendalian penyebaran virus korona di Tanah Air harus dilaksanakan secara konsisten agar masyarakat terbiasa dengan norma-norma baru yang wajib dijalankan untuk mencegah penularan covid-19.
"Berbagai persyaratan dalam sejumlah kebijakan pengendalian covid-19 harus diterapkan dengan benar dan konsisten sehingga masyarakat bisa mematuhi kebijakan tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/9). Sejumlah kebijakan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ujar Lestari, seperti persyaratan dalam perjalanan dan berkunjung ke area publik dan mal yang ditetapkan pemerintah harus konsisten dilakukan, termasuk sanksinya bila kebijakan tersebut dilanggar.
Dalam konperensi pers secara daring, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (13/9), antara lain menegaskan masyarakat yang terpapar covid-19 tetapi masih bepergian akan diisolasi secara terpusat oleh pemerintah. Menurut Lestari, kebijakan tersebut harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten di lapangan agar masyarakat memahami dan mematuhinya.
Lebih jauh, jelasnya, konsistensi dalam penerapan sebuah kebijakan sangat penting untuk menjaga kewibawaan para pemangku kepentingan di mata masyarakat. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya penerapan norma-norma baru dalam keseharian masyarakat pascapandemi.
Sebelumnya, tambah Rerie, sempat terungkap bahwa sepanjang penerapan skrining lewat aplikasi Peduli Lindungi di pusat-pusat kegiatan publik seperti di mal di masa PPKM, kedapatan 3.000-an masyarakat yang terpapar covid-19 tetap berkegiatan di ruang publik. Kondisi tersebut, jelas Rerie, harus benar-benar ditelusuri penyebab terjadinya ribuan orang terpapar covid-19 masih bepergian ke ruang publik.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar menangani kondisi tersebut dengan langkah-langkah yang tepat sehingga masyarakat bisa mematuhi aturan dan penyebaran virus korona bisa terus ditekan. Selain konsisten dalam penegakan aturan, Rerie berpendapat, program vaksinasi covid-19 secara nasional juga harus konsisten dilakukan di setiap daerah untuk secepatnya terbentuk kekebalan kelompok sesuai rencana.
Kombinasi antara konsistensi dalam penegakan aturan di masa PPKM dan pencapaian kekebalan kelompok, menurut Rerie, akan mempercepat pengendalian covid-19 di Tanah Air. (OL-14)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved