Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGHENTIAN penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dapat menyebabkan lost generation pada 2022. Apalagi dana itu dihentikan terhadap sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang.
Wasekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menilai sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang, rata-rata berskala kecil dan diisi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bahkan tidak mampu.
"Ini akan berakibat di era seperti ini. Dipastikan akan terjadi lost generation. Apakah ini yang diharapkan pemerintah," pungkas Dudung dalam seminar virtual, Minggu (5/9).
Baca juga: Diskriminatif, Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tolak Regulasi Dana BOS
Menurut dia, apapun alasannya, pemerintah seharusnya memiliki kewajiban untuk mendanai sekolah generasi muda. Diperlukan jalan terbaik untuk membina sekolah berskala kecil, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pelayanan.
Diketahui, penolakan penghapusan dana BOS juga ditentang Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Itu terdiri dari NU, Muhammadiyah, PGRI, Taman Siswa, Majelis Pendidikan Kristen dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik.
"Ini tidak ada komunikasi antarorganisasi. Jika ada, mungkin sudah akan ditolak. Sekolah di daerah 3T di Natuna, lalu NTT, ada sekolah hanya berjumlah 19-39 orang saja," ungkap Dudung.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Sementara itu Kepala SDN Kertasari 3, Sofia Widawaty, menjelaskan bahwa kini sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 18 siswa aktif.
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Dengan peningkatan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi mengeluarkan keputusan yakni memperbolehkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai hingga 50 siswa. Itu menuai respons dari kepala sekolah
Dari 224.925 calon siswa baru yang lolos SPMB tahun 2025 sebanyak 221.319 calon siswa melakukan daftar ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved