Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PENGHENTIAN penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dapat menyebabkan lost generation pada 2022. Apalagi dana itu dihentikan terhadap sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang.
Wasekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menilai sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang, rata-rata berskala kecil dan diisi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bahkan tidak mampu.
"Ini akan berakibat di era seperti ini. Dipastikan akan terjadi lost generation. Apakah ini yang diharapkan pemerintah," pungkas Dudung dalam seminar virtual, Minggu (5/9).
Baca juga: Diskriminatif, Aliansi Penyelenggara Pendidikan Tolak Regulasi Dana BOS
Menurut dia, apapun alasannya, pemerintah seharusnya memiliki kewajiban untuk mendanai sekolah generasi muda. Diperlukan jalan terbaik untuk membina sekolah berskala kecil, yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pelayanan.
Diketahui, penolakan penghapusan dana BOS juga ditentang Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Itu terdiri dari NU, Muhammadiyah, PGRI, Taman Siswa, Majelis Pendidikan Kristen dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik.
"Ini tidak ada komunikasi antarorganisasi. Jika ada, mungkin sudah akan ditolak. Sekolah di daerah 3T di Natuna, lalu NTT, ada sekolah hanya berjumlah 19-39 orang saja," ungkap Dudung.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Selain revitalisasi sekolah, Kemendikdasmen juga akan melaksanakan program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T seperti penyediaan internet dan juga listrik
anak-anak Sekolah Dasar (SD) yang diduga warga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tengah belajar di tanah beralaskan terpal dalam kebun sawit.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan pesan pada seluruh murid baru madrasah untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan yang berilmu, berakhlak, dan berjiwa jujur.
Banyak sekolah, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), masih menghadapi kendala dalam memaksimalkan penggunaan Chromebook.
Hari ini menandai dimulainya secara resmi kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bukan masa perpeloncoan atau masa senioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved