Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Rizal E Halim meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama masa PPKM Level 4. Pasalnya, dia menemukan beberapa peraturan masih dilanggar masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Level 4.
"Mari kita saling menjaga melalui penerapan prokes yang disiplin, cermat, dan waspada," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/8).
Salah satu contoh, lanjut Rizal, pemerintah meminta meniadakan salat Jumat berjamaah di masjid selama perpanjangan PPKM level 4 di Jabodetabek hingga 9 Agustus mendatang. Aturan itu tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 dan 4 di Wilayah Jawa dan Bali. Berdasarkan asesmen pemerintah, wilayah Jabodetabek, termasuk Tangerang Selatan, masuk dalam kriteria level 4 dengan risiko penularan covid-19 tertinggi.
Baca juga : Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Nataru, PPKM Diperpanjang
"Namun, informasi yang kami dapatkan melalui pemberitaan media, sejumlah masjid di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang Selatan masih menggelar salat Jumat di masa PPKM Level 4," kata Rizal.
Selain itu, sertifikat vaksin di masa PPKM Level 4 diketahui menjadi salah satu syarat bagi warga yang hendak bepergian menggunakan transportasi darat, laut, dan udara di wilayah tertentu. Terutama di wilayah yang memberlakukan penerapan PPKM Level 4.
Namun, dalam praktiknya, Rizal menegaskan aturan tersebut memunculkan modus kejahatan baru, yakni pemalsuan dokumen sertifikat vaksin.
Baca juga : Jelang Nataru, Kemenko PMK: Tidak Perlu Ada PPKM
"Tentunya upaya penerapan prokes di lapangan masih banyak ditemukannya pelanggaran, Fasilitas publik yang masih buka dan bahkan tidak menerapkan prokes seperti menjaga jarak (social distancing) tentunya dapat menjadi salah satu potensi klaster penyebaran covid-19," ujarnya.
Menurut Rizal, sesuai instruksi Presiden, di masa PPKM Level 4 ini, kegiatan testing dan tracing akan ditingkatkan secara masif pada 7 wilayah aglomerasi di Jawa dan Provinsi Bali.
Kegiatan tracing ini akan dikoordinasikan oleh TNI bekerja sama dengan Polri, dan Puskesmas di masing-masing wilayah.
Baca juga : Kasus Covid-19 Masih Meningkat, PPKM Level 1 di Jawa Bali Diperpanjang
"Kalau untuk prokes memang bisa dibilang belum bisa dikendorkan sampai pandemi benar-benar dinyatakan selesai. Karena, saat ini, prokes sudah menjadi kebutuhan utama dan mendasar dan untuk PPKM level 4 semoga segera berakhir karena perlu banyak hal yang dipertimbangkan terutama hal yang berkaitan dengan ketahanan hidup masyarakat selama pemberlakuan pembatasan aktivitas," ucap Rizal.
Sementara itu, Ketua Komisi 2 Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Johan Efendi merasa penegakkan pengawasan dan penindakan tegas pelanggar prokes menjadi kunci sebelum periode relaksasi pembatasan dijalankan.
Menurutnya, hasil pemantauan lapangan menunjukkan masih banyak desa/kelurahan dengan tingkat kepatuhan prokes yang masih rendah terutama dalam hal memakai masker.
Baca juga : PPKM Diperpanjang, Seluruh Daerah Berstatus Level 1
"Perlu dilakukan penekanan pengendalian pada level terkecil yaitu di RT/RW yang ada di Desa/Kelurahan," tegas Johan.
Johan menuturkan, sampai kini, pemerintah masih terus berupaya menekan penambahan kasus, baik dengan melakukan testing, tracing dan threatment (3T) serta mempercepat program vaksinasi. Namun, menurutnya, langkah tersebut tidaklah cukup.
"Masyarakat juga harus bergotong-royong membantu menekan masalah ini dengan disiplin dan taat dalam menerapkan prokes," pungkasnya. (OL-1)
Saat ini, sudah ada lebih dari 80% tenant yang ada di PGM terisi dan kembali buka. Bahkan, untuk tahun depan, PGM akan kedatangan tenant nasional.
Pertumbuhan ekonomi nasional cukup stabil lantaran konsisten tumbuh di atas 5% sejak triwulan IV 2021.
PPKM Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada semua pihak yang membantu menangani masalah pandemi
Good Doctor Technology Indonesia (Good Doctor) telah melakukan berbagai upaya komprehensif untuk mendukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
"Proyeksi pertumbuhan di triwulan I ini diperkirakan mencapai 4,9% hingga 5% secara tahunan,".
BPKN mengkritik aturan yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster terkait larangan produksi dan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter.
Perlunya penguatan bagi kedua lembaga ini agar amanat reformasi, terutama terkait perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat dapat terwujud.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, terpisahnya kedua lembaga dan undang-undang yang ada pada saat ini terlalu sepihak-pihak.
Pemeriksaan terhadap Badan POM oleh BPKN harus melalui proses transparan. Hingga saat ini Badan POM belum menerima surat tembusan dari hasil pemeriksaan.
Edukasi melalui diskusi publik dan amplifikasi konten edukasi di berbagai kanal media menjadi salah satu elemen krusial guna meningkatkan kesadaran konsumen
HASIL kesimpulan sementara dari Tim Pencari Fakta (TPF) kasus gagal ginjal akut, peristiwa ini terjadi akibat kejahatan yang sistematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved