BPKN Kritik Gubernur Bali Wayan Koster soal Larangan Distribusi Air Minum Kemasan

BADAN Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengkritik aturan yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster terkait Surat Edaran (SE) nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih. SE tersebut melarang produksi dan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter.

Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Fitrah Bukhari khawatir pelarangan tersebut akan mengurangi variasi produk air kemasan yang tersedia di pasar. Dengan adanya pelarangan produksi dan distribusi tersebut, akan berdampak pada hilangnya hak konsumen untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya.

"Padahal, dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak Konsumen adalah hak untuk memilih barang," kata Fitrah dalam keterangan resmi, Kamis (17/4).

Baca juga : Demi Bali Bersih dari Sampah Plastik, Koster Ancam Setop Bantuan bagi Desa Adat yang Gagal Kelolah Sampah

Fitrah menyebut pelarangan produksi dan peredaran AMDK di bawah 1 liter di Bali akan membebani konsumen dari sisi ekonomi karena harus membayar lebih mahal dan berat dari sisi bobot produk.

Ia pun menilai kritikan terhadap kebijakan gubernur Bali tersebut sejalan dengan Kementerian Perindustrian (kemenperin) yang menilai kebijakan tersebut dapat merugikan iklim usaha karena dapat berdampak terhadap pertumbuhan industri di daerah tersebut.

SE tersebut, ungkap Fitrah, juga bakal berdampak ke sektor pariwisata Bali karena para wisatawan akan kesulitan mencari AMDK yang memudahkan mereka. Fitrah menuturkan kondisi ini akan mengganggu kenyamanan para wisatawan saat berwisata dan menikmati waktu di Bali.

Baca juga : Dukung Ketahanan Pangan, Komunitas Panata Kembangkan Ayam Kampung

"Apalagi, penyebaran produk alternatif yang belum merata keberadaannya di daerah tersebut," katanya.

Disisi lain, dia memahami inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk membersihkan daerah dari tumpukan sampah. Kendati, Fitrah menegaskan bahwa hal tersebut jangan memberatkan salah satu pihak. BPKN pun mendorong Pemprov Bali untuk mendengarkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
 
"Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan dapat seimbang, berkelanjutan dan tentunya dapat melindungi konsumen," katanya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa menambahkan pelarangan produksi dan distribusi AMDK di bawah 1 liter tidak realistis. Menurutnya, kebijakan itu semakin menambah beban serta menyulitkan publik, terutama masyarakat adat apalagi saat mengadakan kegiatan adat.

Baca juga : Veddriq Leonardo Bidik Gelar Juara di Piala Dunia IFSC Bali

Dalam upacara adat seperti di pura seperti pitra yadnya, atau manusa yadnya, biasanya air minum kemasan jadi solusi praktis untuk suguhan.

"Kalau itu dilarang, siapa yang akan siapkan gelas? Biaya bertambah, dan jelas tidak efisien," kata Gede.

Dia meminta agar larangan produksi dan distribusi AMDK di bawah 1 liter ini ditinjau ulang. Ketua DPC Gerindra Buleleng ini menilai bahwa pelarangan distribusi AMDK botol kecil itu justru malah akan menimbulkan masalah baru. (H-3)