Target 2 Juta Vaksin Per hari Terlalu Ambisius

PEMERINTAH diminta menata ulang road map program vaksinasi dalam penanganan pandemi covid-19. Hal ini untuk mengatasi problem kekurangan stok vaksin yang dikeluhkan sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah.

“Pemerintah harus menata ulang rencana aksi program vaksinasi ini agar lebih praktis dan logis,” kata Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko ketika dihubungi Media Indonesia, hari ini.

Ia menyebutkan, sebenarnya pada awal-awal program vaksinasi digelar, pemerintah sudah mempunyai road map sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Namun, tambahnya, banyak terjadi perubahan prioritas yang menyebabkan rencana awal yang sudah ditetapkan berantakan. “Contoh setelah tenaga kesehatan divaksin, seharusnya pelayanan publik. Namun tiba-tiba targetnya berubah menjadi pedagang. Akibatnya terjadi kekurangan stok,” jelasnya.

Karena itu, ungkapnya, pemerintah harus memastikan terlebih dulu berapa stok vaksin yang sedang dan akan dimiliki dengan target vaksinasi. “Artinya pemerintah tidak sembarangan mengungkapkan target vaksinasi tanpa melihat realitas yang ada,” ujarnya.

Baca juga: Akademisi Kedokteran Nilai Perpanjangan PPKM Kebijakan Tepat

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menyebutkan, sebenarnya Indonesia sudah terbilang beruntung bisa membeli vaksin dari berbagai produsen. Namun sayangnya pemerintah memasang target terlalu ambisius dengan 2 juta dosis per hari.

“Mungkin pemerintah punya hitungan sendiri. Namun seharusnya lebih realistis,” ujarnya.

Yang menjadi soal, tambahnya, pemerintah kurang baik dalam melakukan komunikasi risiko kepada publik. “Tidak sesuai target itu kan biasa, tapi harus bisa dijelaskan ke publik. Ini yang kurang disampaikan dengan baik selama pandemi ini,” ungkapnya.

Sementara itu sumber Media Indonesia di lingkungan Istana mengakui, saat ini pemerintah agak kewalahan dengan target vaksinasi 2 juta orang per hari untuk mencapai herd immunity. Pasalnya, stok vaksin yang siap disuntikkan ke masyarakat ternyata jumlahnya tidak sesuai harapan. “Belum lagi dalam proses distribusi dan tenaga pelaksananya. Ini harus didiskusikan lagi,” ungkapnya. (OL-4)