Posisi Wamendikbudristek Diharapkan Bukan Diisi Politikus

PRESIDEN Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satu poin baru dalam aturan itu termasuk mengatur ulang syarat dan tanggung jawab wakil menteri.

Posisi Wamendikbudristek itu diatur dalam pasal 2 dalam Perpres tersebut. Pasal itu menyebut wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk membantu kerja menteri di Kemendikbudristek.

Pengamat pendidikan Ina Liem menilai bahwa posisi tersebut harus diisi oleh sosok inovatif dan bukan politikus. Sehingga diharapkan bisa mendukung kinerja Kemendikbudristek yang tidak lain dipimpin oleh menteri yang inovatif juga.

"Sosoknya jangan politikus, jangan bertentangan secara ideologi, dan harus memiliki mindset inovatif, bukan konvensional," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (1/8).

Menurut Ina, Kemendikbudristek saat ini sudah memiliki program-program yang inovatif. Merdeka Belajar yang terus digaungkan menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan meski di tengah pandemi.

"Gebrakan Kemendikbudristek sudah banyak sebetulnya meskipun agak terhambat pandemi. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka menurut saya sudah bagus untuk dilanjutkan," imbuhnya.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa posisi wamendikbudristek sebenarnya tidak terlalu urgen. Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah dibantu oleh dirjen-dirjen yang sejauh ini bekerja sesuai arahannya.

Dia menambahkan bahwa posisi baru tersebut kemungkinan karena kompromi politis. "Saya tidak yakin wamen diusulkan karena masalah kinerja," tambahnya.

"Saya berharap dengan adanya wamen program-program yang sudah bagus ini jangan malah digembosin supaya kualitas pendidikan bisa cepat meningkat sesuai kemajuan zaman," tandasnya.(Van/OL-09)