Luas Karhutla 1 Januari-30 Juni 2021 Mencapai 52.479 Hektare

Langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah dalam menyikapi informasi peringatan dini potensi karhutla. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa sebagian wilayah Indonesia berpotensi mengalami Indeks Curah Hujan Rendah (CH < 100 mm) pada bulan Agustus hingga Oktober 2021.

Data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat akumulasi sementara luas karhutla 1 Januari hingga 30 Juni 2021 seluas 52.479 hektare.

Luas karthula pada periode ini lebih tinggi dibandingkan luas karhutla pada periode yang sama pada 2020 lalu. Tercatat luas karthula periode Januari hingga Juni 2021 seluas 43.882. Pada Januari - Juni 2021 terdapat penambahan akumulasi luas karhutla sebesar 8.597 hektare atau 16,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

Baca juga: BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 6 M di Sejumlah Perairan

"Luas terbakar pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2021 ini didominasi terbakarnya lahan mineral, yaitu seluas 33.313 hektare, sedangkan sisanya berada di lahan gambut," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya Sabtu (24/7)

Lima wilayah tertinggi yang teridentifikasi adanya karthula pada lahan mineral yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 13.131 hektar, Nusa Tenggara Barat 5.762, Kalimantan Barat 3.174, Kepulauan Riau 1.490 dan Papua 1.428.

Sedangkan lima wilayah tertinggi karhutla di lahan gambut berada di Kalimantan Barat dengan 11.570 hektar, Riau 6.156, Kalimantan Tengah 530, Aceh 304 dan Sumatra Utara 286.

Pada periode Juni 2021, karthula lahan mineral masih lebih tinggi dibandingkan lahan gambut. KLHK mencatat rekapitulasi sementara luas karhutla pada periode 1 – 30 Juni 2021 seluas 17.661 hektare, dengan rincian karhutla lahan mineral 17.375 hektare dan gambut 286.

Sebelumnya, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering melanda beberapa wilayah di Indonesia berdampak kepada seluruh elemen bangsa dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. 

Baca juga: Terjangan Cuaca Ekstrem dalam Sorotan Laporan Sains Iklim PBB

Melihat hal tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Mitigasi Bencana bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menggagas Sekolah Lapang Mitigasi Partisipatif Karhutla dengan Pemanfaatan Lahan Gambut Tanpa Bakar pada tahun 2020 dibeberapa provinsi.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Harmensyah mengatakan kebakaran yang terjadi di lahan gambut lebih sulit dipadamkan.

"Seperti yang kita ketahui bersama, lahan gambut yang permukaannya sudah padam, namun bisa saja didalam tanah belasan sampai puluhan meter kebawah masih menyimpan api sehingga upaya pemadaman lebih ekstra, oleh sebab itu pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla," sebut Harmensyah. 

Ia mengungkapkan salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.

"Sekolah lapang mitigasi partisipatif karhutla ini menjadi salah satu cara BNPB untuk menekan terjadinya karhutla. Kita harus memulai sebelum bencana, jangan hanya bertindak setelah bencana terjadi," ungkapnya. 

Kemudian ia menjelaskan, kedepannya kesuksesan program ini menjadi pemicu dan ditiru oleh daerah lainnya.

"Harapan ke depan bahwa kegiatan ini dapat diaplikasikan oleh daerah lainnya yang memiliki potensi karhutla, sehingga tujuan mengurangi karhurla tercapai," jelas Harmensyah.

Tak lupa ia mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk selalu menjaga lingkungan dan membentuk tim pemantau karhutla tingkat desa.

"Kita harus menjaga lingkungan kita sendiri, ketika ada orang yang membakar agar diberitahu untuk tidak melakukannya, karena berdampak paling besar adalah bagi masyarakat setempat. Kemudian desa dapat membentuk tim pemantau karhutla yang bersinergi dengan pemda agar menjadi desa tangguh karhutla," pungkasnya. (H-3)