Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mendorong agar proses perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan lebih cepat, sehingga proses bantuan itu bisa langsung disalurkan ke masyarakat atau penerima manfaat. Adapun salah satu provinsi yang didorong percepatan pencairan bansos yakni Jawa Timur.
“Diperlukan dukungan pemerintah Jawa Timur untuk melakukan percepatan melalui perbaikan data para penerima manfaat,” ujar Wapres saat memberikan pengarahan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur secara virtual, Rabu (21/7) malam.
Wapres menuturkan semua pihak telah bekerja keras dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun ia mengingatkan pandemi covid-19 membutuhkan kerja ekstra, kerja keras dan kerja sama antara pusat dan pemerintah daerah.
“Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana lebih baik lagi,” ungkap Wapres.
Baca juga: Kapolri Pastikan Penyaluran Bansos Covid-19 Tepat Sasaran
Melalui koordinasi, menurut Wapres, hambatan dapat lebih cepat dicarikan solusinya. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan perkembangan bantuan sosial kepada masyarakat. Penyaluran dana desa, ujar Khofifah, tersalurkan lebih dari 50% dan akan terus ditingkatkan lagi penyerapannya
“Dihitung dari 30 kabupaten/kota, maka total penyaluran 50,46%. Jadi, kondisinya sudah lebih dari 50% untuk penyaluran dana desa,” papar Khofifah.
Turut hadir secara virtual Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, serta para anggota Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur.(OL-5)
Ida Fauziyah menuturkan, sejak 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.
Pembangunan BLK Komunitas merupakan bagian penting dari tujuan pemerintah dalam membangun kemandirian dengan meningkatkan SDM.
Total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar
Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah mengakui pendekatan kesejahteraan dalam proses pembangunan di Papua tak akan berjalan apabila kekerasan masih kerap terjadi.
Umar menjelaskan, upacara penutupan bakal menjalankan prosedur dan ketetapan sama seperti saat upacara pembukaan PON XX. Penonton nantinya tetap dibatasi hanya 25%.
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Di tengah melaksanakan ibadah haji, Gubernur Khofifah tetap monitor progres program prioritas nasional tersebut.
Begitu dilantik pada 20 Februari lalu, sederet program strategis langsung direalisasikan, terutama terkait hajat hidup masyarakat.
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp497.925.287.251.
Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dipilih mengingat kedua daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan hias dan akuakultur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved