Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mendorong agar proses perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan lebih cepat, sehingga proses bantuan itu bisa langsung disalurkan ke masyarakat atau penerima manfaat. Adapun salah satu provinsi yang didorong percepatan pencairan bansos yakni Jawa Timur.
“Diperlukan dukungan pemerintah Jawa Timur untuk melakukan percepatan melalui perbaikan data para penerima manfaat,” ujar Wapres saat memberikan pengarahan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur secara virtual, Rabu (21/7) malam.
Wapres menuturkan semua pihak telah bekerja keras dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun ia mengingatkan pandemi covid-19 membutuhkan kerja ekstra, kerja keras dan kerja sama antara pusat dan pemerintah daerah.
“Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana lebih baik lagi,” ungkap Wapres.
Baca juga: Kapolri Pastikan Penyaluran Bansos Covid-19 Tepat Sasaran
Melalui koordinasi, menurut Wapres, hambatan dapat lebih cepat dicarikan solusinya. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan perkembangan bantuan sosial kepada masyarakat. Penyaluran dana desa, ujar Khofifah, tersalurkan lebih dari 50% dan akan terus ditingkatkan lagi penyerapannya
“Dihitung dari 30 kabupaten/kota, maka total penyaluran 50,46%. Jadi, kondisinya sudah lebih dari 50% untuk penyaluran dana desa,” papar Khofifah.
Turut hadir secara virtual Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, serta para anggota Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur.(OL-5)
Ida Fauziyah menuturkan, sejak 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.
Pembangunan BLK Komunitas merupakan bagian penting dari tujuan pemerintah dalam membangun kemandirian dengan meningkatkan SDM.
Total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar
Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah mengakui pendekatan kesejahteraan dalam proses pembangunan di Papua tak akan berjalan apabila kekerasan masih kerap terjadi.
Umar menjelaskan, upacara penutupan bakal menjalankan prosedur dan ketetapan sama seperti saat upacara pembukaan PON XX. Penonton nantinya tetap dibatasi hanya 25%.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan strategis Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan Jawa Timur khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jatim menyiapkan Rp24,6 triliun untuk melayani masyarakat yang hendak tukar uang guna menyiapkan hari raya Idul Fitri 1447 atau Lebaran 2026.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Gunung Semeru di Lumajang-Malang erupsi Selasa malam (17/2), kolom abu mencapai 800 meter. PVMBG ingatkan masyarakat hindari radius bahaya 5-17 km dari kawah.
Lokasi pengamatan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan keterbukaan ufuk barat, minim polusi cahaya, kondisi atmosfer yang baik, serta aksesibilitas dan keamanan lokasi.
Resmikan Green Toilet VIP Difable dan Revitalisasi Jalan Sisi Timur dan Utara Masjid Al Akbar
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved