TINGGINYA penularan covid-19 yang masih di atas 50 ribu kasus positif per hari tidak membuat Presiden Joko Widodo segera memutuskan kelanjutan pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.
Ia mengatakan, untuk bisa memutuskan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau tidak, diperlukan perhitungan yang matang.
"PPKM Darurat diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul sangat senstif sehingga harus diputuskan dengan pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru," ujar Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM Darurat sebagaimana disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, kepala negara melihat pelaksanaan PPKM Darurat sejauh belum efektif.
Hal itu terlihat dari masih ada banyak kerumunan masyarakat, ramainya jalan-jalan di sejumlah kawasan meskipun penyekatan sudah dilakukan.
Baca juga: Luhut Sampaikan Maaf Pelaksanaan PPKM Darurat belum Optimal
"Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan, tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulo Gadung, saya lihat masih cukup ramai. Artinya, penyekatan ini perlu kita evaluasi. Apakah efektif menurunkan kasus, karena yang terkena sekarang ini banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana," jelas mantan wali kota Solo itu.
Untuk itu, Presiden meminta agar ada kajian lebih detail mengenai efektivitas penyekatan. Menurut presiden, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, terutama penggunaan masker, menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.
"Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru urusan memakai masker, kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama. Tinggal, seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum," tandasnya.(OL-4)
