Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo membagikan paket vitamin dan obat gratis untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Hal itu dinyatakan oleh Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung, Kamis (15/7).
“Ini adalah langkah yang sudah kita tunggu-tunggu. Kami di Komisi VI DPR RI pada rapat dengan BUMN Farmasi 7 Juli lalu sudah menyuarakan agar ada paket obat dan vitamin gratis yang dibagikan di zona-zona merah. Dengan kebijakan Presiden ini, maka sudah jelas perintahnya dan harus dijalankan dengan mekanisme yang baik dan transparan,” ujar Martin.
Presiden juga mengatakan bahwa pada tahap pertama, sejumlah 300.000 paket obat akan dibagikan di Pulau Jawa dan Bali kepada pasien dengan berbagai jenis gejala.
Terkait dengan jumlah tersebut, Martin mengatakan bahwa produksi obat-obatan dan vitamin saat ini di BUMN Farmasi sudah cukup massif.
“Rata-rata obat-obatan dan vitamin diproduksi pada kisaran 7-9 juta tablet untuk tiap jenisnya. Karena itu, saya mendorong agar paket obat dan vitamin gratis yang diinstruksikan Presiden itu bisa ditingkatkan. Sebab, kebutuhan penderita Covid dengan berbagai jenis itu kisarannya 4-5 juta tablet. Jadi, stok masih sangat cukup,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.
Lebih lanjut Martin Manurung juga mengatakan bahwa pembagian paket obat dan vitamin gratis secara massif akan menjadi intervensi pasar yang membuat spekulan tidak bisa bermain.
“Bila kita bisa cepat bagikan jutaan paket obat dan vitamin secara gratis, maka otomatis akan mempengaruhi harga pasar. Harga yang melambung tinggi itu akan segera turun, sehingga ke depannya harga obat-obatan dan vitamin akan kembali normal. Ini bentuk intervensi pasar yang harus segera dilakukan,” tandasnya.
Hari ini, Presiden Jokowi mulai membagikan paket obat gratis bagi masyarakat di Jawa dan Bali yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19. Program obat gratis untuk meringankan beban masyarakat itu diharapkan tidak mengganggu pasokan obat Covid-19 di rumah sakit ataupun apotek.
Pada tahap pertama, sebanyak 300.000 paket gratis vitamin dan obat untuk warga yang menjalani isolasi mandiri akan dibagikan mulai hari ini di Jawa dan Bali. Selanjutnya, sebanyak 300.000 paket obat dan vitamin serupa juga akan dibagikan untuk masyarakat di luar Jawa.
Presiden Jokowi menyebutkan, ada tiga jenis paket obat isoman yang dapat digunakan selama tujuh hari. Paket pertama berisi vitamin untuk warga dengan tes usap PCR positif dan tanpa gejala (OTG). Paket kedua berisi vitamin dan obat bagi warga dengan tes usap PCR positif disertai keluhan demam dan kehilangan indra penciuman. Paket tiga berisi vitamin dan obat untuk warga dengan tes usap PCR positif disertai keluhan demam dan batuk kering.
"Saya minta agar dilakukan pengawasan ketat di lapangan agar program ini bisa maksimal mengurangi risiko karena Covid. Membantu pengobatan warga yang menderita Covid-19. Saya minta program ini tidak menggangu ketersediaan obat esensial Covid-19 di apotek dan rumah sakit,” tandas Kepala Negara. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
"Terkait pengawasan ini, organisasi profesi yang akan mengawasi nakes dalam pemberian pengobatan sesuai standar yang telah ditetapkan orgnisasi profesi ya,"
Penyetopan Ivermectin dan terapi plasma konvalesen sudah berdasarkan keputusan lima organisasi profesi dokter
Organisasi profesi medis mencabut sejumlah opsi obat-obatan antivirus dan terapi yang selama ini digunakan seperti ivermectin dan plasma konvalesen
Moeldoko menyebut ada sekitar 20 pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan kali ini.
Kubu Moeldoko terus melanjutkan kasus Ivermectin dan ekspor beras yang menyeret dua peneliti ICW. Sebab, mereka ingin membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved