Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
AKSI Cepat Tanggap (ACT) meluncurkan operasi pangan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya pekerja di sektor nonformal yang terdampak pandemi Covid-19 di masa PPKM Darurat Jawa dan Bali.
"Saat ini dalam spirit Indonesia darurat solidaritas, kita merasa pembatasan ini tidak oleh mengurangi sama sekali solidaritas kita. Budaya kerja sama gotong royong ini harus kita ciptakan," ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam peluncuran program yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (8/7).
ACT telah menyiapkan 1.000 ton beras dan 100 ribu karton air mineral yang berasal dari pengelolaan dana wakaf Global Wakaf ACT dalam Operasi pangan gratis ini.
ACT juga telah menyiapkan 1.000 hewan kurban saat Idul Adha nanti yang semuanya akan dibagikan langsung kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Kami berharap dengan cara inilah kemudian bangsa Indonesia mampu bangkit lebih cepat, ini merupakan bantuan awal. Jika PPKM Darurat diterapkan secara nasional, bantuan yang kami siapkan akan lebih besar lagi," kata dia.
Untuk masa PPKM Darurat, ACT akan menyiagakan 59 kantor cabang di Jawa dan Bali yang nantinya berfungsi sebagai sentra distribusi logistik. Sekitar 5.000 relawan dan 100 armada logistik baik Food Truck maupun Food Bus juga siap menyalurkan bantuan tersebut.
Baca juga : Komunitas Bersama Untuk Warga Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi
Dalam proses pendistribusian, nantinya kantor-kantor ACT cabang akan menyiapkan nomor telepon yang bisa dihubungi masyarakat selama 24 jam. Begitu pun dengan kantor-kantor MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya juga disiapkan sebagai tempat penyaluran logistik.
Menurutnya, dukungan logistik ini bukan hanya berasal dari pengelolaan dana wakaf yang dihimpun ACT, termasuk dukungan dari sejumlah organisasi keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja, Parisada, Hindu Dharma, hingga Kadin.
"Kami harapkan saat ini pesantren-pesantren, guru ngaji, santri, masjid-masjid, tukang-tukang becak, dapat kita layani selama masa PPKM Darurat ini. Dalam solidaritas semuanya harus membantu karena banyak saudara kita yang terkena dampak pandemi tapi dengan solidaritas maka akan tertangani dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Apabila PPKM Darurat diberlakukan secara nasional, ACT juga sudah siap memfungsikan 96 kantor cabang serta bantuan logistik yang jauh lebih besar dari saat ini.
Sementara itu, Sekjen PGI Jacky Manuputty berharap gerakan baik ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memantik kepedulian masyarakat secara luas.
"Kita punya karakter guyub dan solidaritas sebagai angsa yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi contoh yang sangat manis bagi negeri ini dan bangsa-bangsa," kata dia. (Ant/OL-7)
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja senilai Rp 600 ribu pada Juni dan Juli 2025
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol bersama Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat menggelar sosialisasi manfaat layanan tambahan (MLT) bagi pekerja.
PEKERJA adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, perusahaan perlu membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
BANTUAN Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang digelontorkan pemerintah pada Juni hingga Juli 2025 dinilai tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan disalurkan kepada seluruh pekerja yang terdaftar sebagai penerima.
Koalisi masyarakat sipil tetap mengawal dengan ketat agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved