Selasa 06 Juli 2021, 16:27 WIB

Polri Siapkan Manajemen Penyekatan PPKM Darurat

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Humaniora
Polri Siapkan Manajemen Penyekatan PPKM Darurat

MI/Andri Widiyanto
Sejumlah kendaraan diminta untuk putar balik di pos penyekatan jalan Raya Bogor, Jakarta.

 

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyiapkan strategi manajemen untuk menghindari kemacetan dan kepadatan di titik penyekatan. Tepatnya saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali. 

Hal itu diinstruksikan kepada seluruh kapolda di Indonesia dalam telekonferensi mengenai implementasi PPKM darurat di lapangan. "Lakukan manajemen penjagaan dan penyekatan secara sistematis. Sehingga, tidak terjadi penumpukan, kemacetan dan kerumunan. Ploting personel yang berimbang dengan masyarakat yang melintas," jelas Listyo, Selasa (6/7).

Listyo menerangkan untuk model penyekatan di jalan dengan memasang tanda peringatan. Nantinya pada tanda peringatan, ada pos penyekatan dengan jarak mulai dari satu kilometer, 500 meter, hingga 200 meter. 

Baca juga: RI-Iran Jajaki Pengembangan Vaksin Covid-19

"Sebelum pos dan agar masyarakat menyiapkan surat, seperti SIKM, SPRT dan hasil negatif swab antigen," imbuh Listyo.

Adapun pos pemeriksaan yang akan disiapkan harus terdiri minimal 30 personel gabungan dari TNI, Polri, Dishub, tenaga kesehatan, Satpol PP atau Linmas. Kemudian, jajarannya juga diimbau memasang spanduk sosialisasi terkait pembatasan mobilitas sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. 

"Membuat barikade pemeriksaan untuk memisahkan antara roda dua dan roda empat untuk memudahkan pemeriksaan," katanya.

Tak hanya membuat barikade pemeriksaan, petugas juga akan melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pengendara. Serta, memeriksa surat kelengkapan berupa SIKM/SPRT, surat keterangan hasil negatif RT-PCR atau hasil swab antigen, berikut surat keterangan jam kerja dari tempat bekerja. 

Baca juga: Anies Geram, Perusahaan Non-Esensial Masih Wajibkan Karyawan ke Kantor

"Bagi masyarakat yang tidak berkepentingan atau tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat, maka lakukan putar balik. Bagi yang bekerja di sektor esensial dan kritikal, diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan tetap menunjukan surat keterangan dari tempat bekerja. Bagi yang bekerja di sektor nonesensial dilarang untuk melintas," pungkas Listyo.

Khusus tenaga kesehatan, logistik pengangkut makanan, kebutuhan sehari-hari, ojek daring yang melayani take away, dikatakannya tetap diperbolehkan untuk melintas.(OL-11)
 

Baca Juga

Ist

Relief Indonesia Festival 2022 Usung Tema 'Harmoni Indonesiaku'

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 10:37 WIB
Relief Indonesia Festival 2022 ingin menyatukan para pelaku ekonomi, seni dan budaya menjadi lebih harmoni dalam berkarya serta...
ANTARA FOTO/Yudhie

Peneliti BRIN Sebut Konflik Manusia dan Satwa Liar Meningkat

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 10:16 WIB
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, konflik antara manusia dan satwa liar terus terjadi dan tidak ada tanda-tanda...
Foto/Youtube Satgas penanganan Covid-19

267 Ribu Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19 Keempat

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 18 Agustus 2022, 09:52 WIB
Sementara itu, tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga berjumlah 1,7 juta...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya